www.jurnalkota.co.id
Oleh :Dewi Sekarsari
Mahasiswi Yogyakarta
Tragedi kemanusiaan di Gaza masih terjadi dengan brutalnya sejak Oktober 2023 lalu. Genosida yang terjadi semakin parah dan mengerikan, seolah kebiadaban yang terjadi semakin dinormalisasi. Belum lagi fakta yang terlihat bagaimana Zionist yahudi terus mencari cara untuk tetap bertahan di wilayah Palestina dan terus mengusir, membunuh dan melakukan genosida terhadap saudara-saudara disana. Bahkan dari laporan-laporan yang tersebar di media sosial mengatakan bahwa kebiadaban ini dilakukan secara struktur, secara sadar dan didukung secara sistemik global yang sedang berjalan di bumi ini.
Menurut situs Tirto.id (11 Juli 2025), dengan artikel berjudul “AS Beri Sanksi pelapor Khusus PBB yang kritik genosida Israel.” Seorang Perempuan Bernama Francesca Albanese seorang kritikus yang keras terhadap perang yang digencarkan Israel terhadap jalur Gaza, Palestina. Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, merilis laporan kontroversial pada Juli 2025 yang menyoroti keterlibatan sejumlah perusahaan multinasional dalam mendukung dugaan genosida di Gaza. Dalam laporannya, Albanese menyoroti peran korporasi teknologi raksasa seperti Google, Amazon, dan Microsoft, yang disebut telah menyediakan infrastruktur digital bagi proyek-proyek militer Israel di wilayah Palestina. Temuan ini menuai reaksi keras, terutama dari pemerintah Amerika Serikat, yang merespons dengan menjatuhkan sanksi terhadap dirinya.
Laporan yang berjudul From Economy of Occupation to Economy of Genocide tersebut mengungkap jaringan ekonomi yang menopang keberlanjutan pendudukan dan kekerasan sistemik di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Albanese memaparkan bahwa sedikitnya 48 perusahaan dari sektor teknologi, militer, konstruksi, hingga keuangan terlibat dalam aktivitas yang mendukung pelanggaran HAM berat, termasuk penyediaan senjata, sistem pengawasan canggih, dan layanan logistik bagi pemukiman ilegal. Kerangka kerja laporan ini berangkat dari perspektif hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang menekankan akuntabilitas korporasi dalam situasi konflik.
Secara lebih spesifik, laporan tersebut menyoroti peran sentral perusahaan teknologi seperti Google dan Amazon dalam proyek “Nimbus”, sebuah kontrak miliaran dolar dengan pemerintah Israel yang menyediakan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan Israel untuk mengumpulkan data biometrik warga Palestina dan melacak pergerakan mereka secara real time, yang menurut Albanese memperkuat struktur apartheid digital dan memungkinkan bentuk baru genosida berbasis algoritma. Fenomena ini kemudian dilabeli sebagai bentuk “genosida berbasis AI pertama” dalam sejarah modern.
Sebagai bentuk pembalasan politik atas laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Albanese. Sanksi tersebut meliputi pembatasan perjalanan ke wilayah AS serta potensi pembekuan aset pribadi. Langkah ini memicu kritik dari berbagai kalangan internasional, yang menilai bahwa tindakan AS mencerminkan kegagalan moral dalam mendukung prinsip-prinsip HAM global dan kecenderungan untuk membungkam kritik terhadap Israel dan sekutu-sekutunya. Penindakan terhadap pelapor PBB juga menjadi preseden yang membahayakan independensi mandat internasional dalam mengawasi pelanggaran HAM.
Disisi lain, tragedi kemanusiaan terjadi di Gaza pada Kamis (10/7/2025), dimana sedikitnya terdapat 15 orang termasuk 10 anak-anak dilaporkan tewas dalam serangan Israel yang menghantam kerumunan warga di luar posko layanan Kesehatan di Gaza Tengah. Diketahui serangan tersebut menyerang sejumlah keluarga yang sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan gizi dan layanan Kesehatan di pos medis di Deir al-Balah. Mohammed Abu Ouda (35) yang merupakan saksi mata pada kejadian tersebut mengatakan dirinya melihat langsung seorang ibu tengah memeluk anaknya yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan dan tembakan Israel yang menewaskan sedikitnya 67 orang lainnya di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Termasuk 15 orang dalam lima serangan terpisah di kota Gaza. Sedangkan militer Israel berdalih mereka menyerang seseorang pejuang Palestina yang ikut serta dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Peristiwa ini memperlihatkan betapa tingginya risiko yang dihadapi warga sipil Palestina di tengah blokade dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap warga sipil semacam ini tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga menambah bukti akan skala penderitaan rakyat Palestina yang kian parah.
Ada hal yang semakin menyayat hati kaum Muslim yaitu diamnya para pemimpin negeri-negeri Muslim atas genosida yang terus terjadi di Gaza. Alih-alih membantu Palestina untuk mengusir Zionis, misal dengan mengirimkan pasukan tentara terbaiknya. Akan tetapi yang mereka lakukan justru bergandengan tangan dengan mesra pada musuh Islam tersebut. Padahal masyarakat dari berbagai wilayah negara sudah sering menyuarakan dukungan pada Palestina dan kecaman terhadap entitas Yahudi. Bahkan masyarakat pun menaruh harap pada Badan Internasional misal Liga Arab dan OKI untuk menyelesaikan persoalan di Gaza ini. Namun, yang terjadi justru berbanding terbalik, Badan Internasional tersebut sampai hari ini tidak mampu memberikan solusi tuntas untuk menghentikan genosida yang sedang terjadi di Gaza. Tentu saja hal ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme yang saat ini merupakan sebuah sistem yang gagal dan rusak.
Komitmen kapitalisme pada moral dan kemanusiaan hanyalah omong kosong belaka. Kapitalisme tidak mengenal persaudaraan, tolong-menolong, cinta dan amanah. Semuanya hanya berpatok pada asas kepentingan. Mereka menjanjikan perdamaian, namun yang terjadi justru konflik berkepanjangan. Mereka menggembar-gemborkan kesejahteraan, tetapi realitanya masyarakat menderita. Mereka menyuarakan kesetaraan, tetapi faktanya diskriminasi dan persekusi terus berlangsung. Mereka berbicara tentang hidup yang nyaman, damai dan tentram, tetapi yang dirasakan justru ketidakamanan sosial yang mengakar.
Berbeda jauh dengan Islam, Islam adalah agama sekaligus ideologi yang menawarkan konsep hidup yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Memandu manusia dalam hidup dengan risalah Islam yang berasal dari Allah SWT. Dalam sejarahnya Daulah Islam telah menjadi negara terbesar dan terkuat yang pernah ada di dunia selama 12 Abad, yaitu dari Abad ke-7 sampai pertengahan Abad ke-18 Masehi. Daulah Islam tersebut telah mampu menguasai hampir ⅔ dunia dengan menerapkan sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan sebutan Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Keberadaan Khilafah merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi seluruh kaum Muslim yang ada di muka bumi ini, terlebih pada persoalan genosida yang terjadi di Gaza.
Umat Islam perlu menyadari bahwa persoalan yang terjadi di Gaza tidak akan bisa diselesaikan jika umat Islam sendiri masih terpecah belah dan dibatasi oleh sekat nasionalisme. Genosida yang terjadi di Gaza hanya dapat diselesaikan jika umat Islam bersatu dalam satu naungan yaitu Khilafah, sehingga seruan untuk melakukan pembebasan terhadap Gaza melalui jihad dapat terlaksana. Tentu saja jihad dan Khilafah merupakan suatu ajaran Islam, bahkan ini merupakan metode dakwah luar negeri yang telah Rasulullah SAW contohkan pada kaum Muslim. Hanya dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW-lah yang akan mengantarkan kepada kemenangan hakiki, bukan hanya sekadar solusi tambal sulam.
Maka dari itu, sudah semestinya umat Islam menyadari bahwa metode dakwah Rasulullah SAW-lah yang akan mengantarkan kepada kemenangan umat Islam termasuk mengusir penjajah Yahudi dari Gaza. Sudah saatnya umat Islam bersatu dan berjalan beriringan dengan berlandaskan ideologi Islam, konsisten memperjuangkan penerapan Islam secara kaffah dalam kehidupan. Serta menyerukan persatuan hakiki umat Islam di seluruh penjuru dunia dalam naungan Khilafah yang Rasulullah SAW ajarkan. Hanya dengan Khilafah seluruh umat Islam dapat bersatu untuk membebaskan Gaza dan dengan Khilafah umat Islam akan bersatu dalam satu kepemimpinan. Dengan demikian, umat Islam akan kembali memimpin kekuatan adidaya dunia serta menebarkan kebaikan ke seluruh penjuru alam.**
