Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyatakan, tertundanya penerapan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru tidak menghambat pelaksanaan maupun pembayaran pekerjaan yang bersumber dari APBD murni 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan, anggaran untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan melalui APBD murni 2026 sudah tersedia. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak khawatir penundaan penerapan SOTK baru akan mengganggu keberlangsungan usaha mereka.
“Untuk kegiatan, atau pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD murni 2026 seluruh dapat dilaksanakan, dan tentunya juga dapat dibayarkan sebagaimana mestinya. Karena penganggarannya telah tersedia,” kata Teguh, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran sejumlah pelaku usaha pengadaan barang dan jasa mengenai dampak tertundanya penerapan SOTK baru terhadap kegiatan usaha mereka.
Menurut Teguh, penundaan tersebut juga tidak menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Adapun hingga saat ini, belum ada kontrak pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tanjungpinang 2026.
Sementara itu, pekerjaan yang telah dikontrakkan dengan anggaran APBD murni 2026 tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Pembayaran mengikuti ketentuan dan kontrak
Teguh menjelaskan, pembayaran pekerjaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penatausahaan keuangan daerah serta kontrak yang telah disepakati.
Untuk pengadaan barang atau jasa, ia menyebut pembayaran dapat dipenuhi setelah pekerjaan selesai 100 persen. Adapun pembayaran pekerjaan konstruksi mengikuti ketentuan dalam kontrak, baik sekaligus maupun secara bertahap.
“Mengenai pembayaran pekerjaan, tentunya disesuaikan dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Teguh meminta pelaku usaha pengadaan barang, jasa, dan konstruksi tidak menganggap penundaan penerapan SOTK baru sebagai penyebab terhentinya pembayaran pekerjaan.
Ia menegaskan, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pembayaran tetap mengacu pada anggaran yang tersedia serta ketentuan administrasi yang berlaku.
Kewajiban pembayaran tidak otomatis terhapus
Teguh juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk membayar pekerjaan tidak otomatis berakhir ketika tahun anggaran selesai.
Menurutnya, apabila terjadi kendala pendapatan daerah yang menyebabkan pembayaran tertunda, pemerintah tetap berkewajiban menyelesaikannya.
“Jika ada kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan daerah, yang menyebabkan pembayaran suatu pekerjaan tertunda, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tidak otomatis terhapus pada akhir tahun,” ungkap Teguh.
Ia mengatakan, kewajiban pembayaran tersebut dapat dianggarkan kembali sepanjang dilengkapi bukti-bukti pendukung.
“Sepanjang ada bukti-bukti pendukung, pemerintah dapat menganggarkannya kembali. Pemerintah kota berkomitmen memenuhi setiap kewajiban, dengan mengedepankan tertib administrasi, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBD,” kata Teguh.
