Jakarta, Jurnalkota.co.id
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat resmi meluncurkan program “Sekolah Kembali” sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah dan membuka kembali akses pendidikan bagi warga usia sekolah di wilayah Jakarta Barat.
Program tersebut diluncurkan di Ruang MH Thamrin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026), disaksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, jajaran pejabat Dinas Pendidikan, serta Asisten Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Barat Depika Romadi.
Peluncuran program itu menjadi langkah baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya akibat persoalan sosial maupun ekonomi.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan pendidikan menjadi sektor prioritas dalam agenda pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, perhatian besar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terhadap dunia pendidikan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang langsung menyentuh masyarakat.
“Program ini bukan sekadar peluncuran seremonial, tetapi ajakan untuk bersama-sama menghadirkan kembali anak-anak ke lingkungan belajar,” kata Nahdiana.
Ia berharap inovasi yang dimulai dari Jakarta Barat tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata dan nantinya dapat diterapkan di wilayah lain di DKI Jakarta.
“Harapannya bukan hanya memperbaiki data statistik, tetapi benar-benar mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan. Saya pun siap ikut terlibat sebagai pengajar,” ujarnya.
Nahdiana juga mengapresiasi seluruh jajaran pendidikan yang dinilai terus berupaya membuka kembali jalan belajar bagi anak-anak yang sempat kehilangan akses pendidikan.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Barat, Depika Romadi, mengatakan Jakarta Barat memiliki tantangan sosial yang cukup kompleks karena tingginya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat.
Menurut dia, persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kerja kolaboratif seluruh unsur masyarakat dan pemerintah,” kata Depika.
Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Agus Ramdhani, mengakui angka anak putus sekolah di sejumlah wilayah masih cukup tinggi dan perlu ditangani secara serius serta berkelanjutan.
Melalui program “Sekolah Kembali”, pihaknya menargetkan penanganan persoalan tersebut dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat.
Agus menjelaskan, saat ini Jakarta Barat baru memiliki dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di Kalideres dan Cengkareng. Kondisi itu membuat sebagian wilayah dengan tingkat kebutuhan pendidikan tinggi belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan kesetaraan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat menghadirkan inovasi “Kelas Jauh” di sejumlah wilayah seperti Tambora dan Taman Sari.
“Tambora dan Taman Sari belum memiliki SKB, padahal kebutuhan layanan pendidikan cukup tinggi. Karena itu kami menghadirkan Kelas Jauh agar akses belajar bisa lebih mudah dijangkau,” jelas Agus.
Program tersebut tidak hanya menghadirkan metode pembelajaran alternatif, tetapi juga melibatkan langsung para pejabat internal Sudin Pendidikan sebagai tenaga pengajar pendidikan kesetaraan.
Agus bahkan menyatakan dirinya akan ikut mengajar materi Pancasila pada program Paket C sebagai bentuk komitmen mendukung gerakan tersebut.
“Ini bentuk komitmen bersama. Kami ingin seluruh jajaran ikut berkontribusi, bukan hanya mengelola program dari belakang meja,” tuturnya.
Pada tahap awal, program “Sekolah Kembali” menargetkan 150 peserta yang berasal dari empat kecamatan, yakni Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan Kalideres.
Sudin Pendidikan berharap jumlah peserta akan terus bertambah melalui dukungan pemerintah wilayah, RT/RW, Dewan Kota, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), hingga masyarakat sekitar agar semakin banyak anak kembali memperoleh hak pendidikan, baik melalui jalur sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
Program tersebut juga diharapkan menjadi gerakan sosial bersama untuk memastikan tidak ada lagi anak di Jakarta Barat yang kehilangan kesempatan belajar akibat keterbatasan ekonomi maupun persoalan lingkungan sosial.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
