Natuna, Jurnalkota.co.id
Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I mengikuti latihan simulator di Pusat Kapal Perang (Pusatkaprang) Komando Latihan (Kolat) Koarmada I, Senin (23/2/2026). Latihan tersebut mengusung skenario taktis pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Latihan ini menjadi bagian dari pembinaan kesiapsiagaan unsur TNI Angkatan Laut dalam menghadapi potensi pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah perairan strategis.
Dalam simulasi, unsur patroli TNI AL mendeteksi tiga kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal serta mematikan sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) saat berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Situasi semakin kompleks ketika radar menangkap keberadaan dua kapal perang asing di sekitar batas ZEE, berjarak sekitar 12 mil laut dari lokasi kejadian. Manuver kedua kapal tersebut terpantau seolah memantau perkembangan situasi di lapangan.
Menghadapi kondisi itu, komandan unsur melaporkan secara berjenjang kepada Komando Tugas dan menetapkan kesiapsiagaan tempur terbatas (limited readiness) tanpa tindakan provokatif.
Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, S.E.,M.Si, M.Tr.Opsla., menegaskan bahwa latihan tersebut bukan sekadar simulasi teknis, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas kawasan.
“Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang harus dijaga secara profesional dan terukur. Setiap prajurit dituntut mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan proporsional, tanpa mengabaikan hukum internasional serta stabilitas kawasan,” ujar Haris.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada I Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E., M.M. Pol., menyampaikan bahwa latihan simulator dirancang untuk menguji kesiapan komando dan pengendalian dalam situasi sensitif.
“Melalui latihan ini, kami mengasah kemampuan analisis taktis, koordinasi unsur, serta pengendalian diri prajurit dalam menghadapi dinamika operasi yang kompleks. Ketegasan tetap menjadi prinsip, namun harus dilaksanakan secara profesional dan tidak terpancing eskalasi,” kata Dedi Gunawan.
Dalam skenario tersebut, Tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) disiapkan sesuai prosedur hukum nasional dan ketentuan internasional, termasuk prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Komunikasi radio dilakukan secara terbuka melalui kanal maritim internasional sebagai bentuk transparansi operasi.
Latihan ini menjadi bagian dari pembinaan kesiapan operasional Koarmada I agar setiap unsur TNI AL mampu menjaga kedaulatan dan hak berdaulat negara di perairan strategis, sekaligus menjunjung tinggi hukum internasional.
