Batam, Jurnalkota.co.id
Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau, (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri kegiatan silaturahim sekaligus pelantikan pengurus Badan Musyawarah Keluarga Jambi (BMKJ) Provinsi Kepulauan Riau periode 2029–2030 di Hotel Golden Prawn, Bengkong, Kota Batam, Minggu (12/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang menegaskan bahwa posisi strategis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan dan beranda terdepan Indonesia menjadikan daerah ini memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam hal aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah kepulauan yang masih kompleks.
“Kepri ini bukan hanya pintu gerbang Indonesia, tetapi juga benteng maritim yang berhadapan langsung dengan negara lain. Kondisi geografis ini tentu menuntut perhatian serius, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas,” ujar Nyanyang.
Selain faktor geografis, ia juga menyoroti keberagaman masyarakat Kepulauan Riau yang sangat heterogen. Berbagai latar belakang suku dan budaya seperti Melayu, Jawa, Tionghoa, Minang, Batak, Bugis hingga masyarakat asal Jambi hidup berdampingan dalam harmoni, menjadikan Kepri sebagai miniatur Indonesia.
Namun demikian, menurutnya, kemajemukan tersebut tidak hanya menjadi kekuatan, tetapi juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus globalisasi serta dinamika ekonomi di kawasan perbatasan.
“Kemajemukan ini adalah modal sosial yang luar biasa. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan gesekan. Karena itu, peran organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut,” katanya.
Nyanyang menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun daerah. Diperlukan kolaborasi dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti BMKJ.
Menurut dia, kehadiran BMKJ tidak hanya sebagai wadah silaturahmi bagi masyarakat perantauan asal Jambi, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penguat stabilitas sosial dan mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
“BMKJ harus mampu menjadi jembatan yang kokoh antara masyarakat Jambi dengan pemerintah daerah serta dengan suku-suku lainnya di Kepri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pengurus dalam membina anggotanya agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, termasuk prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sebagai landasan hidup bermasyarakat di tanah perantauan.
Dalam konteks pembangunan sosial, Nyanyang menyebut bahwa Pemprov Kepri terus mendorong pendekatan moderasi dan inklusi melalui penguatan forum dialog lintas etnis dan lintas agama. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan rasa aman dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat.
“Semua masyarakat harus merasa memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan,” katanya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus BMKJ Kepri yang baru dilantik.
“Saya mengucapkan selamat dan tahniah. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi untuk kemajuan bersama,” ucapnya.
Ia berharap pengurus BMKJ yang baru dapat segera menyusun program kerja yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan visi pembangunan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata.
“Mari kita jaga semangat kebersamaan ini demi masa depan Kepulauan Riau yang lebih baik,” tutup Nyanyang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PB BMKJ Nasional Syafril Nursal beserta jajaran, Pemerintah Kota Batam yang diwakili Asisten III Heriman HK, Ketua Dewan Penasehat BMKJ H. Rahman Usman, Ketua Dewan Pembina BMKJ Drs. Nur Muhammad, Ketua BMKJ Kepri H. Budi Darmawan, Ketua BMKJ Batam Helmi Hasan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
