Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota, Jl. Daeng Marewa, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, dengan paparan dari Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti terkait perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2025.
Amalia menjelaskan, secara nasional jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami kenaikan. Namun, sejumlah komoditas pangan strategis masih memberikan tekanan.
“Level rendah terdapat pada daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, dan cabai merah. Pada level sedang, tekanan berasal dari telur ayam ras, bawang putih, dan gula pasir. Sementara pada level tinggi, beras dan minyak goreng masih menjadi perhatian,” ujar Amalia.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan perlunya langkah cepat pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak harga.
“Data BPS menunjukkan komoditas penyumbang inflasi masih sama. Karena itu, daerah harus benar-benar memperhatikan harga di lapangan. Jangan sampai ada keterlambatan respon,” tegas Tomsi.
Menanggapi arahan tersebut, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, memastikan pihaknya akan memperketat pengawasan harga di pasar.
“Kami akan meningkatkan pemantauan harian pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging ayam, dan cabai. Selain itu, koordinasi dengan OPD teknis dan distributor juga diperkuat agar distribusi lancar dan stok aman,” kata Hamerudin.
Pemko Tanjungpinang juga menyiapkan langkah konkret, antara lain:
• Pemantauan rutin di pasar tradisional bersama OPD teknis.
• Koordinasi dengan Bulog dan distributor untuk menjaga pasokan.
• Operasi pasar dan bazar murah bila diperlukan, terutama menjelang hari besar dan akhir bulan.
“Kami berkomitmen mendukung upaya pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Hamerudin. (*)
