Lebak, Jurnalkota.co.id
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Melawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Senin (8/9/2025). Aksi ini menyoroti ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dinilai masih membelenggu masyarakat, meski Kabupaten Lebak telah berusia 196 tahun.
Koordinator lapangan aksi, Muhamad Haris, menyampaikan bahwa kehidupan rakyat semakin sulit sementara pejabat daerah menikmati fasilitas mewah.
“Rakyat bingung besok makan apa, sementara pejabat tidur di rumah dinas hasil renovasi Rp2 miliar. Inikah keadilan?” ujarnya dalam orasi.
Massa menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain pembelian mobil untuk keluarga bupati dan wakil bupati, renovasi rumah dinas miliaran rupiah, hingga gaji dan tunjangan anggota DPRD yang dianggap berlebihan.
“Padahal masih ada puluhan ribu rumah tidak layak huni, IPM Lebak terendah di Banten, dan angka kemiskinan terus meningkat,” tambahnya.
Selain itu, dalam orasi lainnya, Mambang Hayali mendesak pemerintah menghentikan operasional peternakan ayam berskala besar di Kecamatan Cileles dan Gunung Kencana yang dinilai mencemari lingkungan. Massa juga menuntut penyelesaian konflik agraria, penertiban angkutan tambang, serta transparansi tata tertib DPRD.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Melawan menyampaikan 11 tuntutan, di antaranya penutupan tambang ilegal, pembatalan anggaran renovasi rumah dinas, perbaikan jalan rusak, serta kaji ulang tunjangan DPRD.
Mereka menegaskan akan kembali turun dengan massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
