Tanjungpinang, Jurnalkota.online
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (13/11/2023).
Workshop tersebut, diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.
Workshop ini, juga diikuti oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Camat dan Kepala Desa dari 5 Kabupaten se-Kepri dengan menghadirkan 4 narasumber dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara sebagai moderatornya.
Adapun keempat narasumber dalam diskusi panel tersebut ialah Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Tengku Firdaus, yang membawakan materi ‘Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan APBDes’.
Kemudian, Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Syahrul, dengan materi ‘Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa’.
Lalu, Kepala Bidang Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Provinsi Kepri Anisah Alfada, dengan materi ‘Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa’, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Mardiyanto Arif, dengan materi ‘Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa’.
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad mengatakan, strategi pemerintah terkait arah pembangunan desa saat ini adalah melalui Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa), yang diturunkan dalam 18 bidang fokus pembangunan.
“Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023 didorong untuk percepatan pencapaian tujuan SDG’s Desa, meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,” papar Ansar Ahmad.
Untuk mewujudkan pembangunan terpadu yang berkelanjutan ini, Ansar Ahmad mengungkapkan, bahwa Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Khusus lingkup Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 275 desa yang tersebar pada lima kabupaten dengan nilai total Alokasi Dana Desa sebesar Rp226 miliar,” ungkap Ansar Ahmad.
Menurut Ansar Ahmad, seluruh upaya tersebut merupakan manifestasi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kedua, yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’.
“Karena dengan desa yang kuat, akan melahirkan kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga sampai pada negara yang kuat dan tangguh,” ucap Ansar Ahmad.
Acara workshop, juga disejalankan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD dari 5 Kabupaten se-Kepri.
Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab, bersinergi dan berkolaborasi serta saling mendukung untuk keberhasilan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, saling memberikan data dan informasi dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan desa, serta mendukung pelaksanaan Forum Kolaboratif Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Daerah secara periodik. (Antoni)
Sumber: Diskominfo Kepri
