Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026). Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan seluruh pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman, serta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.
Pada tahun 2026, pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau akan dilaksanakan di tiga daerah, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Dalam rapat itu, pemerintah daerah membahas berbagai persiapan yang harus segera diselesaikan, mulai dari dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan.
Ansar Ahmad menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional tersebut.
“Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita sukseskan bersama. Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Ansar Ahmad.
Menurut Ansar Ahmad, pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, seluruh persyaratan pembangunan harus diselesaikan tepat waktu agar proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Anak-anak yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kita harus memastikan program ini berjalan dengan baik agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Ansar Ahmad menugaskan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan pemantauan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya minta Pak Wagub untuk memantau langsung kesiapan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti,” tegas Ansar Ahmad.
Menanggapi arahan tersebut, Nyanyang menyatakan siap melakukan monitoring ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menilai koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Selain pembangunan di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna pada 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2027 di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau yang direncanakan berdiri di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.
