Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (30/3/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Kota Tanjungpinang itu dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan dihadiri anggota dewan serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Ansar Ahmad menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ ini memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025, baik urusan wajib, urusan pilihan, hingga pelaksanaan tugas pembantuan,” ujar Ansar Ahmad.
Ia menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025, guna menjaga konsistensi kebijakan pembangunan.
Dari sisi kinerja pembangunan, Ansar Ahmad menyebut capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.
Dari total 458 indikator yang diukur, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, 14 indikator (3,06 persen) berada pada kategori tinggi, dan sisanya berada pada kategori sedang dan rendah.
“Capaian ini tidak terlepas dari dukungan DPRD serta kerja keras seluruh perangkat daerah,” kata Ansar Ahmad.
Realisasi APBD Capai 95,39 Persen
Dari aspek keuangan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,729 triliun atau 95,39 persen dari target Rp3,910 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,733 triliun atau 94,94 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,932 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer yang seluruhnya menunjukkan tingkat realisasi tinggi.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp27,291 miliar atau 100,01 persen dari target, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,291 miliar.
Tugas Pembantuan Terealisasi 92,46 Persen
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan empat urusan, yakni pertanian, kepemudaan dan olahraga, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta transmigrasi.
Realisasi anggaran untuk tugas tersebut mencapai 92,46 persen.
Mengakhiri penyampaiannya, Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas dukungan yang telah diberikan, serta berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai pijakan untuk menjadikan Kepulauan Riau semakin maju dan sejahtera,” ujar Ansar Ahmad.
