www.jurnalkota.co.id
Oleh: Suci Ramadani
Mahasiswa Prodi Sastra Arab USU
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kasus keracunan yang menimpa seorang murid TK Pertiwi di Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dikutip dari VOA.co.id (13/3/2026), korban mengalami muntah setelah mengonsumsi menu MBG berupa roti tawar dan minuman selasih, hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Wakil Bupati Pemalang Nurkholes, yang juga menjabat sebagai Satgas MBG setempat, mengaku belum menerima laporan lengkap dan berjanji akan mengecek langsung kondisi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemalang Wiji Mulyati membenarkan adanya dugaan keracunan, meski belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan program tersebut. Warga pun mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang didistribusikan.
Gelombang Kritik dan Tuntutan Evaluasi
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan kesiapan implementasi program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak.
Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus), misalnya, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program tersebut. Ketua Umum Bapemnus Jansen Henry Kurniawan menilai, meski memiliki tujuan mulia, pelaksanaan MBG terkesan terburu-buru dan berisiko bagi kesehatan publik.
Selain itu, lonjakan anggaran juga menjadi perhatian. Anggaran MBG disebut meningkat drastis dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pergeseran prioritas belanja negara.
Bapemnus pun mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian sementara program, evaluasi menyeluruh, audit anggaran, hingga perbaikan sistem sebelum program dilanjutkan.
Masalah Berulang, Pengawasan Dipertanyakan
Kasus dugaan keracunan bukanlah peristiwa tunggal. Sejumlah laporan menunjukkan insiden serupa telah terjadi berulang sejak 2025 hingga awal 2026, dengan jumlah korban yang disebut mencapai puluhan ribu.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius terkait standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan dalam program MBG. Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi peserta didik.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang dirasakan di lapangan. Program ini dinilai lebih berfokus pada distribusi makanan, tanpa menyentuh akar persoalan gizi secara menyeluruh.
Akar Masalah dan Tantangan Kebijakan
Persoalan gizi, pada dasarnya, tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat, daya beli, serta akses terhadap kebutuhan dasar.
Ketimpangan ekonomi yang terjadi membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri. Dalam situasi seperti ini, program bantuan memang diperlukan, namun harus didukung sistem yang kuat dan pengawasan ketat.
Pendekatan yang bersifat parsial atau “tambal sulam” dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Tanpa perbaikan sistem distribusi, pengawasan, serta kualitas pangan, program seperti MBG berisiko menimbulkan masalah baru.
Peran Negara Diuji
Di tengah berbagai polemik tersebut, peran negara menjadi krusial. Negara dituntut tidak hanya menghadirkan program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan aman, efektif, dan tepat sasaran.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan merupakan tanggung jawab utama negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus disertai kesiapan sistem, transparansi anggaran, serta pengawasan yang ketat.
Kasus MBG menjadi pengingat bahwa ambisi besar sebuah program harus diimbangi dengan kesiapan di lapangan. Tanpa itu, tujuan mulia yang diharapkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.**
