Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang berlangsung di Balairung Sidang Utama DPRD, Dompak, Kota Tanjungpinang, pada Kamis (27/3/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, serta dihadiri Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, para wakil pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan bahwa penyusunan LKPJ 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2021-2026. Selain itu, penyusunannya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam laporannya, Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan sementara menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp3,959 triliun lebih atau 92,62% dari target sebesar Rp4,275 triliun lebih.
Rincian realisasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp1,981 triliun lebih atau 98,08% dari target Rp2,020 triliun lebih.
• Dana Perimbangan terealisasi Rp1,976 triliun lebih atau 87,84% dari target Rp2,250 triliun lebih.
• Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp1,3 miliar lebih atau 31,78% dari target Rp4,092 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,071 triliun lebih atau 92,24% dari total anggaran Rp4,414 triliun lebih. Adapun rincian realisasi belanja meliputi:
• Belanja Operasi Rp2,987 triliun lebih atau 92,69% dari target Rp3,222 triliun lebih.
• Belanja Modal Rp307,344 miliar lebih atau 89,09% dari target Rp344,997 miliar lebih.
• Belanja Tidak Terduga Rp2,065 miliar lebih atau 43,27% dari target Rp4,773 miliar lebih.
• Belanja Transfer Rp775,144 miliar lebih atau 92,10% dari target Rp841,617 miliar lebih.
Di sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tercatat mencapai Rp139,369 miliar lebih atau 100,15% dari target, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp91,945 miliar lebih atau 99,88% dari target. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) mencapai Rp27,324 miliar.
Lebih lanjut, Ansar Ahmad memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan 368 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD 2024. Dari jumlah tersebut, 327 indikator menunjukkan status Sangat Tinggi, 26 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang, 2 indikator Rendah, dan 7 indikator Sangat Rendah.
“Capaian positif ini merupakan hasil dari sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri,” papar Ansar Ahmad.
Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepri menerima alokasi anggaran sebesar Rp20,202 miliar lebih. Anggaran ini dialokasikan untuk sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Pemuda dan Olahraga, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Perindustrian dan Perdagangan, dengan tingkat realisasi mencapai Rp19,736 miliar lebih atau 97,69% dari total alokasi.
Terakhir, Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan Kepri merupakan hasil kerja bersama. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik guna mewujudkan Kepri yang semakin maju dan sejahtera,” pungkas Ansar Ahmad. (Antoni)
Sumber: Diskominfo Kepri
