Jakarta, Jurnalkota.co.id
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus didorong sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Jakarta Syariah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 miliar pada 2026 guna memperluas akses pembiayaan berbasis syariah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi KUR Bank Jakarta Syariah yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan Komunitas Warung Nusantara (KOWANTARA), di Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Divisi Mikro dan UMKM Bank Jakarta Syariah, Dedy Ahmadi, mengatakan pihaknya konsisten menyalurkan KUR dalam beberapa tahun terakhir dengan tren yang fluktuatif namun tetap signifikan.
“Di Bank Jakarta khususnya, kami telah melakukan penyaluran KUR sejak 2022. Pada 2022 kami menyalurkan Rp265 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp449 miliar pada 2023. Tahun 2024 sebesar Rp364 miliar, dan pada 2025 telah mencapai Rp237 miliar,” ujar Dedy.
Untuk 2026, kata Dedy, target penyaluran ditetapkan sebesar Rp300 miliar. Jika digabungkan dengan skema konvensional, total kuota pembiayaan dapat mencapai Rp800 miliar.
Dedy berharap pelaku UMKM, khususnya anggota KOWANTARA, dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal dan produktif.
“Kami mendapat amanah dari kementerian agar penyaluran KUR tepat guna dan tepat manfaat. Kami berharap yang memenuhi kriteria dapat menjadi mitra dalam penyaluran ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme dan skema pembiayaan KUR berbasis syariah.
Digitalisasi Jadi Tantangan
Ketua KOWANTARA, Ir Mukroni, menegaskan warung makan rakyat seperti warteg memiliki peran penting sebagai jaring pengaman ekonomi sekaligus tulang punggung ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Jakarta.
“Sejak berdiri pada 2011, KOWANTARA terus berupaya memberikan manfaat bagi anggotanya, mulai dari warteg hingga berbagai usaha kuliner lainnya,” ujarnya.
Menurut Mukroni, tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya tingkat adopsi digital di kalangan anggota, yang masih di bawah 5 persen.
Ia mendorong percepatan digitalisasi dengan konsep “cemu-muah” (cepat, mudah, murah, aman, dan handal) agar pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memiliki rekam jejak keuangan yang baik.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi cara membangun rekam jejak keuangan agar pelaku usaha lebih mudah mengakses pembiayaan di masa depan,” kata dia.
Mukroni juga mengapresiasi dukungan pembiayaan dari Bank Jakarta Syariah yang menawarkan margin kompetitif sekitar 6 persen.
Kampus Rakyat dan Peningkatan SDM
Selain pembiayaan, kolaborasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. KOWANTARA bersama STIAMI membuka akses pendidikan tinggi bagi pelaku UMKM melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program tersebut memungkinkan pelaku usaha melanjutkan pendidikan dengan durasi lebih singkat dan fleksibel, termasuk melalui pembelajaran daring serta dukungan beasiswa.
Rektor STIAMI, Sylviana Murni, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pendidikan berbasis kerakyatan.
“Kita naikkan tingkatnya, bukan hanya sekolah rakyat, tapi kampus rakyat,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut dalam aksi nyata dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
