Jakarta, Jurnalkota.co.id
Akses bantuan hukum bagi masyarakat ditegaskan tidak selalu identik dengan biaya mahal. Pesan ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang digelar di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Pos Bantuan Hukum Mandiri Indonesia (YPHMI), DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, JMSI DKI Jakarta, Forum Jurnalis Jakarta Barat, serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang kerap menghadapi berbagai persoalan hukum.
Ketua DPD KAI DKI Jakarta, Tuti Susilawati, menegaskan bahwa stigma advokat sebagai profesi yang mahal perlu diubah. Menurut dia, layanan bantuan hukum sejatinya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Memang masih ada anggapan advokat itu mahal. Padahal kami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat,” kata Tuti.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong calon advokat dan advokat magang untuk terjun langsung ke masyarakat melalui lembaga bantuan hukum seperti YPHMI.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendekatkan layanan hukum sekaligus membangun empati advokat terhadap persoalan yang dihadapi warga.
“Kami ingin para advokat tidak hanya berpikir soal profit, tetapi juga memahami kondisi masyarakat dari bawah. Ini bagian dari prinsip dasar profesi advokat,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Duri Utara, Ari Kurnia, menilai kegiatan sosialisasi ini sangat relevan dengan kondisi wilayahnya yang padat penduduk dan memiliki kerentanan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
“Wilayah kami memiliki risiko cukup tinggi terhadap persoalan ini. Karena itu, edukasi seperti ini sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih sadar dan peduli,” kata Ari.
Ia menambahkan, selain edukasi, hal yang tidak kalah penting adalah menghadirkan akses pelaporan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Menurut dia, warga harus memiliki keberanian untuk melapor tanpa rasa takut, dengan jaminan bahwa laporan mereka akan ditangani secara serius.
“Yang paling penting adalah akses yang dipercaya. Masyarakat harus yakin laporan mereka aman dan akan ditindaklanjuti. Jika itu terwujud, masyarakat tidak akan ragu untuk melapor,” tegasnya.
Ke depan, pihak kelurahan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.
“Kami ingin masyarakat yang bahagia dan keluarga yang harmonis. Kesadaran hukum menjadi kunci untuk mewujudkan itu,” ujar Ari.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa bantuan hukum dapat diakses tanpa harus terbebani biaya tinggi, serta terdorong untuk berani melindungi diri dan lingkungan dari berbagai bentuk kekerasan.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
