Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aries Fariandi, memaparkan strategi fundamental serta kerangka kerja teknis penanggulangan kemiskinan dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (25/11/2025).
Paparan tersebut menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota untuk mencapai target penurunan kemiskinan melalui integrasi program lima klaster dan pemanfaatan data yang akurat.
Aries menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada kualitas data serta integrasi program lintas klaster di setiap daerah.
“Setiap kabupaten/kota harus memahami akar masalah kemiskinan hingga tingkat desa dan kelurahan agar intervensi program benar-benar solutif,” ujarnya.
Indikator Makro Kepri Tunjukkan Tren Positif
Aries juga menyampaikan sejumlah indikator makro yang menunjukkan kinerja positif Provinsi Kepri secara nasional:
• Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) Triwulan III 2025 mencapai 7,48%, tertinggi ketiga secara nasional.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 turun menjadi 6,45%.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 tercatat di angka 80,53 poin, ketiga tertinggi nasional.
• Indeks Kebahagiaan Kepri mencapai 74,77 poin, menempatkan Kepri di posisi keenam secara nasional.
Meski berbagai indikator ekonomi berada pada level tinggi, Aries menegaskan bahwa isu kemiskinan tetap menjadi fokus utama pemerintah provinsi.
Jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 117.280 orang atau 4,44% dari total penduduk Kepri. Adapun Gini Rasio berada pada angka 0,382, masih dalam kategori sedang.
Kepri juga berkomitmen terhadap instruksi Presiden untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem Kepri berada di level 0,49%.
Disparitas Kemiskinan Antarwilayah
Aries turut memaparkan disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian khusus.
Tingkat kemiskinan tertinggi berada di:
• Kabupaten Natuna: 8,06%
• Kabupaten Lingga: 7,68%
• Kabupaten Kepulauan Anambas: 6,70%
Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah tercatat di:
• Kota Batam: 4,03%
• Kota Tanjungpinang: 4,39%
Akar Masalah Kemiskinan: Pendapatan dan Lapangan Kerja
Dalam pemaparannya, Aries menekankan bahwa penyebab tertinggi kemiskinan di Kepri berasal dari persoalan pendapatan dan kesempatan kerja.
• Kurangnya lapangan pekerjaan menyumbang 43% penyebab kemiskinan.
• Pendapatan kecil menyumbang 34%.
• Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga serta masalah kesehatan masing-masing 7%.
• Harga kebutuhan pokok yang tinggi memberi kontribusi 4%.
Strategi Penanganan: Fokus pada Tiga Pilar dan Lima Klaster
Aries menegaskan bahwa penanganan P3KE diarahkan pada tiga pilar utama:
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Peningkatan kapabilitas dan pendapatan melalui pemberdayaan.
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah.
Selain itu, intervensi juga harus terintegrasi dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan, yakni:
1. Bantuan Sosial
2. Peningkatan Produktivitas/Pemberdayaan Ekonomi
3. Sinergi Antar Daerah
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penanggulangan Berbasis Masyarakat
“Alokasi program dan anggaran 2025–2026 harus didasarkan pada Analisis Root Cause di setiap wilayah,” tegas Aries.
Akurasi Data Menjadi Kunci Utama
Aries menegaskan bahwa akurasi data merupakan prasyarat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Ia meminta Tim Koordinasi di kabupaten/kota mengutamakan validasi data P3KE dengan menyandingkannya bersama DTKS dan data BPS.
Dengan data yang tepat:
• Program Bantuan Sosial dapat difokuskan pada rumah tangga di desil 1.
• Program Pemberdayaan Ekonomi diarahkan kepada rumah tangga miskin yang memiliki potensi naik kelas.
Aries menargetkan integrasi data dan program tersebut dapat mempercepat pencapaian target penurunan penduduk miskin Kepri menjadi 4,14% pada 2026.
“Integrasi data dan program ini diharapkan mempercepat progres penurunan kemiskinan di Kepri,” tutupnya.
