Jakarta, Jurnalkota.co.id
Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,88 triliun untuk tahun 2026. Usulan itu disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Amsakar menegaskan, kebutuhan anggaran lebih besar diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “BP Batam dituntut mendukung prioritas nasional, khususnya peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan,” ujar Amsakar.
Pagu Pemerintah Rp2,44 Triliun
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Amsakar memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Angka ini naik 18,18 persen dibandingkan tahun 2025 senilai Rp2,071 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun (45%) dan Program Pengelolaan Kawasan Rp1,348 triliun (55%). Porsi terbesar diarahkan pada pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
BP Batam juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,447 triliun, yang bersumber dari layanan pengelolaan lahan Rp964,30 miliar, layanan SPAM dan lingkungan Rp613,29 miliar, serta layanan kepelabuhanan Rp490,15 miliar.
Tambahan Rp2,88 Triliun
Meski demikian, Amsakar menilai pagu yang ditetapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan riil. Karena itu, BP Batam mengusulkan tambahan rupiah murni Rp2,88 triliun untuk melaksanakan 94 kegiatan prioritas.
Porsi terbesar dialokasikan untuk prasarana konektivitas darat Rp1,64 triliun (57%), meliputi pembangunan flyover, ruas jalan, jembatan, hingga drainase. Kemudian Rp732,26 miliar (26%) difokuskan pada prasarana sumber daya air, termasuk delapan jaringan distribusi air minum dan normalisasi waduk.
Selain itu, Rp155,93 miliar (5%) untuk konektivitas laut dan udara, serta Rp351,45 miliar (12%) bagi pengembangan kawasan seperti pembangunan di Tanjung Banun, renovasi Mal Pelayanan Publik, renovasi masjid, dan pembangunan IPAL di rumah susun.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi VI agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor pertumbuhan ekonomi,” tutur Amsakar. (*)
