www.jurnalkota.co.id
Oleh: Suci Ramadani
Alumni Sastra Arab Universitas Sumatera Utara (USU)
Pembangunan transportasi publik sejatinya bukan sekadar menghadirkan kendaraan modern, membangun koridor baru, atau mempercantik wajah perkotaan. Lebih dari itu, transportasi publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang seharusnya dapat diakses secara aman, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh lapisan sosial.
Namun, ketika pembangunan transportasi mulai bertumpu pada investasi, pinjaman luar negeri, dan pertimbangan keuntungan ekonomi, muncul pertanyaan mendasar: apakah pelayanan publik masih sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau justru semakin bergeser menjadi komoditas ekonomi?
Pertanyaan tersebut relevan untuk diajukan dalam melihat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang tengah dipersiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumutprov.go.id, pada 10 Juni, proyek BRT Mebidang ditargetkan rampung pada 2027 dengan rencana pengembangan 12 koridor dan pengoperasian 273 unit bus listrik.
Kehadiran transportasi massal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Sekilas, rencana ini merupakan langkah menuju sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Penggunaan bus listrik juga menawarkan peluang untuk mengurangi emisi kendaraan serta ketergantungan masyarakat terhadap transportasi pribadi.
Akan tetapi, modernisasi transportasi tidak semestinya hanya dinilai dari kecanggihan teknologi maupun besarnya investasi. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu diperhatikan, yakni keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap kepentingan masyarakat.
Ketergantungan Pembiayaan dan Tantangan Kemandirian
Salah satu aspek yang patut dicermati dalam pembangunan BRT Mebidang adalah skema pembiayaannya.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp1,9 triliun tersebut disebut melibatkan dukungan pembiayaan dari Bank Dunia (World Bank) dan Agence Française de Développement (AFD) asal Prancis. Sementara itu, pengadaan armada bus listrik juga melibatkan kerja sama dengan pihak Tiongkok.
Keterlibatan lembaga pembiayaan dan mitra internasional tentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa sebuah proyek merugikan negara. Kerja sama tersebut dapat membuka akses terhadap teknologi, pendanaan, dan pengalaman pengelolaan transportasi modern.
Namun, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal tetap perlu dikaji secara kritis, terutama menyangkut konsekuensi fiskal dan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur.
Apabila pembangunan menggunakan skema pinjaman, pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban pembayaran, termasuk bunga apabila berlaku, tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap keuangan negara maupun daerah.
Transparansi mengenai sumber pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan konsekuensi jangka panjang menjadi hal penting agar masyarakat dapat menilai manfaat serta risiko pembangunan secara objektif.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menyediakan dana atau dari negara mana armada bus didatangkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana pemerintah memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan pembangunan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan tanpa menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin besar.
Transportasi Publik antara Pelayanan dan Keuntungan
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah arah pengelolaan BRT Mebidang.
Rencana pengelolaan melalui unit pelaksana teknis (UPT) dan badan usaha milik daerah (BUMD) memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan tanggung jawab pelayanan publik.
Pada dasarnya, pengelolaan melalui lembaga pemerintah maupun badan usaha daerah tidak selalu berarti bahwa pelayanan publik semata-mata berorientasi pada keuntungan.
Namun, risiko komersialisasi tetap perlu diantisipasi apabila pertimbangan pendapatan lebih dominan dibandingkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan.
Tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300, misalnya, dapat terlihat relatif terjangkau bagi sebagian masyarakat.
Akan tetapi, bagi pekerja berpenghasilan rendah yang menggunakan transportasi umum setiap hari, biaya perjalanan merupakan pengeluaran rutin yang harus diperhitungkan.
Apabila seseorang harus menggunakan angkutan tersebut untuk perjalanan pergi dan pulang, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp8.600 per hari.
Dengan asumsi 26 hari perjalanan dalam sebulan, pengeluaran transportasi mencapai Rp223.600, belum termasuk biaya angkutan penghubung menuju halte atau tujuan akhir.
Besaran tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan transportasi tidak cukup dinilai dari tarif sekali perjalanan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan BRT Mebidang semestinya diukur melalui kemampuannya memberikan akses mobilitas yang adil, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Transportasi publik seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan akses, bukan justru menambah beban pengeluaran masyarakat.
Perspektif Islam tentang Tanggung Jawab Negara
Dalam pandangan Islam, penyediaan sarana transportasi berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam mengurus kepentingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Transportasi yang memadai bukan sekadar fasilitas penunjang aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari pelayanan yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik.
Rasulullah SAW bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut memberikan landasan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan transportasi, tanggung jawab itu dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan yang aman, nyaman, mudah dijangkau, dan tidak memberatkan rakyat.
Negara tidak cukup hanya menghadirkan proyek pembangunan, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati masyarakat secara luas.
Dari perspektif ini, pelayanan publik tidak semestinya diposisikan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan.
Pertimbangan efisiensi dan keberlanjutan operasional tetap diperlukan, tetapi keduanya harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pembiayaan Infrastruktur dalam Prinsip Ekonomi Islam
Islam juga menawarkan perspektif mengenai pengelolaan keuangan negara dan pembiayaan kebutuhan publik.
Dalam prinsip ekonomi Islam, pembangunan fasilitas umum seharusnya tidak menjadikan pembiayaan berbasis riba sebagai tumpuan utama.
Larangan terhadap riba ditegaskan dalam Al-Qur’an, antara lain melalui Surah Al-Baqarah ayat 275.
Prinsip tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa pembiayaan pembangunan perlu diarahkan pada mekanisme yang sesuai dengan syariat, sekaligus menjaga kemandirian ekonomi negara.
Dalam pandangan ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab mengelola kekayaan dan sumber daya yang menjadi hak masyarakat untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bersama.
Kekayaan alam dan berbagai sumber penerimaan negara semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi.
Pengelolaan tersebut menuntut tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan tidak harus selalu bergantung pada skema pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kewajiban jangka panjang.
Tentu, penerapan prinsip tersebut memerlukan perencanaan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, gagasan dasarnya tetap penting, yakni menempatkan kekayaan negara sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata sebagai instrumen akumulasi keuntungan.
Mengembalikan Pembangunan pada Kepentingan Rakyat
Pembangunan BRT Mebidang pada dasarnya memiliki potensi untuk memperbaiki sistem transportasi publik di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Kehadiran angkutan massal yang terintegrasi dapat memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila pembangunan hanya berfokus pada penyelesaian proyek, pengadaan armada, dan pencapaian target investasi.
Keberhasilan transportasi publik seharusnya dinilai dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Apakah tarifnya benar-benar terjangkau? Apakah layanan menjangkau kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat? Apakah sistem pembiayaannya berkelanjutan tanpa membebani keuangan publik? Dan apakah pengelolaannya menempatkan pelayanan sebagai tujuan utama?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar pembangunan tidak berhenti pada pencapaian administratif maupun kemegahan infrastruktur.
Dalam perspektif penulis, paradigma pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada investasi dan keuntungan ekonomi berisiko menggeser hakikat pelayanan publik.
Karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih menekankan tanggung jawab negara, keadilan akses, serta pemanfaatan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Islam menawarkan kerangka pemikiran yang menempatkan negara sebagai pengurus kebutuhan rakyat, dengan prinsip pengelolaan kekayaan dan pembiayaan yang berlandaskan syariat.
Pada akhirnya, pembangunan transportasi bukan sekadar persoalan menghadirkan bus listrik dan membangun jalur baru.
Lebih jauh, pembangunan merupakan persoalan keberpihakan: apakah kebijakan yang diambil benar-benar memudahkan kehidupan masyarakat atau justru menciptakan beban ekonomi baru?
BRT Mebidang seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa transportasi publik adalah sarana pelayanan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada besarnya investasi atau modernnya infrastruktur, melainkan pada sejauh mana negara mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemudahan bagi rakyat.**
