www.jurnalkota.co.id
Oleh: Suci Ramadani
Alumni Sastra Arab Universitas Sumatera Utara (USU)
Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap dipandang sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah berkurangnya kasus yang tercatat benar-benar mencerminkan meningkatnya keamanan perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan ini penting diajukan ketika masih terdapat kemungkinan bahwa sejumlah kasus kekerasan tidak pernah sampai ke meja pelaporan. Di balik angka statistik yang menunjukkan tren positif, bisa jadi masih ada korban yang memilih diam karena ketakutan, tekanan sosial, ancaman pelaku, atau keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumutprov.go.id, pada 4 November 2026, pemerintah daerah menyampaikan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan.
Pemerintah juga mencatat penyelesaian sebanyak 122 kasus melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, sejumlah layanan disediakan bagi korban, mulai dari pendampingan psikologis, pengaduan, konseling, hingga pemulihan trauma.
Capaian tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah menangani kekerasan. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah kasus yang menurun atau perkara yang telah diselesaikan.
Perlindungan yang sesungguhnya harus dilihat dari sejauh mana perempuan dan anak dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut, memperoleh keadilan ketika menjadi korban, serta mendapatkan jaminan agar kekerasan serupa tidak kembali terjadi.
Ketika Angka Belum Menggambarkan Kenyataan
Data statistik merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kebijakan publik. Namun, angka yang tercatat dalam laporan resmi tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan persoalan sosial.
Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, persoalan yang kerap muncul adalah rendahnya keberanian atau kemampuan korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.
Sebagian korban menghadapi tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, stigma masyarakat, hingga ancaman dari pelaku. Kondisi tersebut dapat membuat korban memilih menyembunyikan pengalaman kekerasan daripada mencari pertolongan.
Akibatnya, penurunan jumlah laporan belum tentu berbanding lurus dengan penurunan kejadian kekerasan yang sebenarnya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa evaluasi perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi juga memperhatikan akses korban terhadap layanan, keamanan pelaporan, serta efektivitas upaya pencegahan.
Pendampingan psikologis, konseling, dan pemulihan trauma merupakan bentuk pelayanan yang sangat diperlukan. Namun, seluruh langkah tersebut pada dasarnya lebih banyak berperan ketika kekerasan telah terjadi.
Padahal, perlindungan yang menyeluruh juga menuntut upaya pencegahan dengan memperbaiki kondisi sosial, memperkuat ketahanan keluarga, serta membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi tindakan kekerasan.
Keadilan Restoratif dan Hak Korban
Penyelesaian 122 kasus melalui pendekatan keadilan restoratif juga perlu dicermati secara kritis.
Pada prinsipnya, keadilan restoratif bertujuan memulihkan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui mekanisme yang diatur dalam hukum.
Namun, penerapannya dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan penyelesaian konflik biasa.
Terdapat persoalan ketimpangan kekuasaan, tekanan psikologis, dan kerentanan korban yang harus menjadi pertimbangan utama.
Jangan sampai penyelesaian melalui perdamaian justru menempatkan korban dalam posisi yang semakin lemah, terutama ketika korban berada dalam tekanan keluarga maupun lingkungan sosial.
Kesepakatan damai tidak selalu mencerminkan keadilan apabila korban tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap atau masih menghadapi ancaman dari pelaku.
Lebih jauh, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penerapannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan mengutamakan perlindungan korban.
Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian perkara semestinya tidak hanya dinilai dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas keamanan, pemulihan, dan keadilan.
Perlindungan dalam Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar bagian dari program sosial, melainkan tanggung jawab moral dan hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Islam menempatkan kehormatan, keselamatan, dan hak manusia sebagai nilai yang wajib dijaga.
Rasulullah SAW bersabda:
“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut memberikan pesan mendasar bahwa kepemimpinan mengandung tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus pihak yang berada dalam perlindungannya.
Dalam konteks negara, tanggung jawab tersebut tidak cukup diwujudkan melalui pelayanan setelah kekerasan terjadi. Negara juga berkewajiban membangun lingkungan yang aman, memastikan keadilan hukum, serta mencegah berbagai tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Perlindungan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus menjadi bagian dari tata kehidupan yang dibangun secara berkelanjutan.
Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh melalui pembentukan kepribadian individu, penguatan keluarga, kepedulian masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan.
Pembinaan akidah dan ketakwaan menjadi landasan pembentukan kesadaran individu untuk menghormati hak orang lain dan menjauhi tindakan yang merugikan sesama.
Sementara itu, aturan pergaulan dalam Islam diarahkan untuk menjaga kehormatan dan membangun hubungan sosial yang bertanggung jawab.
Keluarga ditempatkan sebagai lingkungan pendidikan pertama yang berperan menanamkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap sesama anggota keluarga.
Masyarakat juga didorong menjalankan prinsip amar makruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Prinsip tersebut menuntut kepedulian sosial agar tindakan kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan pribadi yang boleh diabaikan.
Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya aturan yang adil, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang mampu memberikan rasa aman.
Dalam perspektif penerapan syariat Islam yang menyeluruh, tanggung jawab tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam mengurus kepentingan rakyat.
Membangun Perlindungan dari Akar Persoalan
Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi kehidupan sosial yang melingkupinya.
Ketika keluarga kehilangan fungsi perlindungan, masyarakat cenderung abai terhadap kekerasan, dan penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan rasa aman, korban berisiko terus berada dalam situasi rentan.
Karena itu, upaya mengatasi kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan memperbanyak layanan penanganan setelah peristiwa terjadi.
Pendidikan moral, penguatan tanggung jawab keluarga, kepedulian masyarakat, perlindungan sosial, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan.
Dalam pandangan Islam, penyelesaian mendasar juga berkaitan dengan penerapan aturan kehidupan yang bersumber dari Allah SWT.
Aturan tersebut dipahami bukan semata sebagai pedoman ibadah individual, melainkan juga sebagai landasan dalam membangun kehidupan sosial yang menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak setiap manusia.
Dengan demikian, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak cukup dinilai dari berapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan atau seberapa besar penurunan angka kekerasan dalam laporan tahunan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah perempuan dan anak benar-benar merasa aman di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan ruang publik.
Apakah korban memperoleh perlindungan tanpa harus menghadapi stigma? Apakah pelaku dimintai pertanggungjawaban secara adil? Dan apakah negara telah membangun sistem pencegahan yang mampu mengurangi risiko kekerasan sebelum terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
Penurunan angka kekerasan tentu merupakan perkembangan yang diharapkan. Namun, angka statistik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan ketika masih ada kemungkinan korban yang belum memperoleh perlindungan dan keadilan.
Sudah saatnya perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan akar persoalan secara menyeluruh.
Sebab, perlindungan sejati bukan hanya tentang bagaimana negara mengobati luka setelah kekerasan terjadi, melainkan juga bagaimana negara, keluarga, dan masyarakat membangun kehidupan yang mampu mencegah luka itu muncul sejak awal.**
