Oleh: Indri Nur Adha, A.Md
Aktivis Dakwah
Air pasang rob yang berasal dari istilah “rob flood” atau “banjir rob”, merupakan banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut ke daratan saat pasang, khususnya di wilayah pesisir. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kali ini ada yang berbeda. Di Belawan, banjir rob bahkan menjadi alasan utama masyarakat gagal berkunjung ke rumah sanak saudara. Mengapa demikian?
Pada hari Senin, 31 Maret 2025, air pasang rob merendam lingkungan tempat tinggal warga di Kecamatan Medan Belawan. Air pasang ini terjadi sejak pukul 15.00 WIB dan hingga pukul 17.00 WIB air masih belum surut, bahkan mencapai ketinggian 2,8 meter. Hal ini menyebabkan ribuan rumah warga terendam air. Tragedi ini berdampak pada enam Kelurahan di Belawan yang turut terendam air pasang rob, yaitu Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Bagan Deli, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Sicanang, dan Kelurahan Belawan Bahari.
Salah satu penyebab air pasang tidak kunjung surut adalah proyek benteng yang dibangun Pemko Medan namun tak kunjung selesai. Matondang, salah satu warga Belawan mengeluhkan, bahwa pengerjaan proyek benteng yang sudah berjalan lebih dari satu tahun itu sering terbengkalai berminggu-minggu, padahal memiliki anggaran miliaran rupiah. Ia juga berharap pemerintah melakukan peninjauan terhadap permukiman warga yang terkena dampak air pasang rob (matatelinga.com, Senin (31/03/2025).
Banjir rob yang terjadi di Belawan bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak dari buruknya tata kelola negara dalam melindungi rakyatnya. Fakta bahwa proyek benteng penahan banjir tak kunjung rampung menunjukkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Hal ini terlihat dari kebijakan dan aturan yang dibuat. Proyek pembangunan benteng ini seolah menjadi simbol bahwa pemerintah telah bertindak, padahal nyatanya permasalahan banjir tak juga terselesaikan. Rakyat pun tetap menderita, jauh dari kata sejahtera.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak solutif di permukaan justru tidak menyentuh akar masalah. Ketika proyek pembangunan lebih menonjolkan citra dan anggaran, sementara hasilnya tak dirasakan rakyat, maka krisis kepercayaan pun tumbuh. Hal ini mencerminkan adanya pemisahan antara penguasa dan rakyat: pemerintah lebih sibuk menjaga wibawa politik daripada menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini menjadikan pembangunan sebagai ajang bisnis, bukan sebagai bentuk pelayanan terhadap rakyat. Proyek-proyek infrastruktur kerap kali hanya menjadi ladang korupsi dan ajang kepentingan segelintir elite. Hal ini terlihat dari proyek benteng yang telah berjalan lebih dari satu tahun namun belum juga tuntas, sementara rakyat terus menjadi korban.
Dalam sistem kapitalisme, di mana kekuasaan berada di tangan pemilik modal, proyek-proyek pembangunan dijadikan ladang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Mereka tidak bisa memisahkan antara urusan bisnis dan pengurusan rakyat. Seakan sedang bertransaksi, mereka meletakkan keuntungan di atas kepentingan rakyat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan.
Lebih jauh, masalah ini bukan sekadar soal gagal bangun infrastruktur, tapi soal kegagalan sistem dalam memahami fungsi negara itu sendiri. Dalam logika kapitalisme, rakyat hanya dilihat sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang harus dilayani. Maka tak heran jika keputusan-keputusan politik dan proyek-proyek besar cenderung menguntungkan elite, bukan menyelesaikan masalah rakyat secara nyata.
Kesejahteraan rakyat hanya bisa terwujud melalui penerapan sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara memiliki kewajiban penuh menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat, termasuk dalam menghadapi bencana. Pemerintah dalam sistem Islam tidak menjadikan proyek-proyek pembangunan sebagai ladang bisnis, karena pemasukan negara berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan dan aturan yang diterapkan murni untuk kepentingan rakyat.
Dalam sistem Islam, pemerintah juga memastikan rakyat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal sementara dan kebutuhan pokok. Pemerintah akan menyelesaikan proyek pembangunan benteng dengan segera agar masalah seperti banjir ini terselesaikan. Jika sistem Islam diterapkan, kita juga akan terhindar dari pejabat-pejabat yang korup karena adanya aturan dan sanksi tegas yang berlaku.
Seperti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika Sa’ad bin Abi Waqqash—seorang sahabat besar—menjabat sebagai gubernur Kufah, masyarakat melaporkan bahwa ia membangun rumah besar dan menerima hadiah dari beberapa orang. Umar pun segera mencopotnya dari jabatan, meskipun tidak ada bukti korupsi yang jelas. Bagi Umar, kecurigaan rakyat saja cukup untuk mencopot pejabat, demi menjaga kepercayaan publik.
Hadis berikut ini dapat menjadi pengingat bagi para pemimpin:
“Barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin atas urusan umatku, lalu ia menipu mereka, maka baginya neraka.”
(h.r. Ahmad, no. 23406)**
