www.jurnalkota.co.id
Oleh: Indri Nur Adha
Aktivis Muslimah
Gelombang demonstrasi besar bertajuk “No Kings” mengguncang Amerika Serikat pada 28 Maret 2026. Jutaan warga turun ke jalan di ribuan titik sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Donald Trump. Aksi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah, dengan partisipasi mencapai sekitar 8 juta orang di lebih dari 3.300 lokasi.
Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari operasi militer di Iran, kebijakan imigrasi yang dinilai keras, hingga tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Slogan “End this war” menjadi simbol keresahan publik terhadap arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Survei yang beredar menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Trump berada di kisaran 36 persen. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada stabilitas domestik maupun kepentingan jangka panjang warga.
Di tengah situasi tersebut, persoalan utang nasional Amerika Serikat menjadi sorotan. Per Maret 2026, total utang AS mencapai sekitar 39 triliun dollar AS. Lonjakan ini tidak terlepas dari meningkatnya pengeluaran negara, terutama untuk kebutuhan militer dan keterlibatan dalam konflik global.
Jika dibagi secara rata-rata, beban utang tersebut setara dengan lebih dari 100.000 dollar AS per penduduk. Meski dalam praktiknya utang negara tidak ditanggung secara langsung oleh individu, angka ini tetap mencerminkan tekanan besar terhadap kebijakan fiskal, termasuk pajak, belanja negara, dan pengelolaan anggaran di masa depan.
Data Departemen Keuangan AS juga menunjukkan bahwa kenaikan utang terjadi lebih cepat pada awal masa jabatan kedua Donald Trump dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menandakan adanya percepatan beban fiskal yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, turut menjadi faktor penting dalam dinamika ini. Dukungan terhadap sekutu strategis serta keterlibatan dalam konflik dinilai meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan.
Sejumlah pengamat menilai pendekatan kebijakan luar negeri yang cenderung “transaksional” membuat hubungan antarnegara lebih didorong oleh kepentingan strategis dibandingkan pertimbangan kemanusiaan. Kondisi ini berpotensi memperpanjang konflik sekaligus memperbesar beban ekonomi negara.
Di sisi lain, dinamika global tersebut juga berdampak pada negara-negara lain, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam sejumlah kasus, kebijakan politik dan aliansi internasional memunculkan dilema antara kepentingan nasional, tekanan global, dan solidaritas kemanusiaan.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kritis terhadap perkembangan global. Kesadaran terhadap dampak kebijakan internasional tidak hanya relevan bagi negara besar, tetapi juga bagi masyarakat dunia secara luas.
Lebih jauh, diskursus mengenai arah kebijakan global dan sistem yang melandasinya menjadi ruang refleksi bagi berbagai kalangan. Perdebatan mengenai keadilan, kepentingan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus mengemuka seiring meningkatnya kompleksitas hubungan internasional.
Pada akhirnya, dinamika yang terjadi di Amerika Serikat tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga bagian dari lanskap global yang memengaruhi banyak negara. Karena itu, diperlukan sikap kritis, pemahaman yang komprehensif, serta dialog yang konstruktif dalam menyikapi berbagai perkembangan tersebut.**
