Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam mendukung pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Lis Darmansyah saat membuka entry meeting bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau( Kepri) dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (9/4/2026).
Lis Darmansyah menegaskan, perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Perencanaan yang baik harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Lis Darmansyah.
Menurut dia, kualitas penganggaran tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi sejauh mana belanja daerah mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan agar hasil yang dicapai lebih optimal dan tepat sasaran.
“Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat secara komprehensif kualitas perencanaan dan penganggaran, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” katanya.
Lis Darmansyah menambahkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen memperkuat penerapan prinsip good governance dan clean government, termasuk melalui perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Ia pun meminta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran untuk bersikap kooperatif selama proses evaluasi berlangsung.
“Berikan dukungan penuh kepada tim BPKP dengan menyampaikan data yang lengkap dan akurat. Jadikan ini sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Mudzakir, menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus bisa diimplementasikan menjadi program dan kegiatan yang menghasilkan output, outcome, hingga manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mudzakir.
Ia menjelaskan, evaluasi BPKP difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Kelima sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, BPKP juga akan melakukan asersi intervensi guna memastikan efektivitas program dan ketepatan sasaran kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Adapun tahapan evaluasi meliputi pengembangan informasi awal yang telah dilaksanakan pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026, serta penyusunan dan penyampaian laporan yang dijadwalkan pada 18–19 Mei 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh staf ahli, asisten, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemko Tanjungpinang berharap melalui evaluasi ini kualitas perencanaan dan penganggaran daerah semakin meningkat, sehingga mampu mendorong pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
