Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Lis Darmansyah menyusul semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah. Menurut dia, pemerintah daerah harus berani menentukan skala prioritas agar pelayanan publik dan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan.
“APBD bukan hanya kumpulan angka pendapatan dan belanja. APBD merupakan instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat, menjaga pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian,” kata Lis Darmansyah seusai memberikan pengarahan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (2/9/2026).
Lis Darmansyah mengatakan, menyempitnya ruang fiskal mengharuskan Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih cermat dalam menyusun dan merealisasikan anggaran.
Program pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya terlaksana secara administratif, tetapi harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kemampuan fiskal daerah semakin sempit. Jadi, penggunaan setiap rupiah dalam APBD harus berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berbicara tentang berapa pendapatan dan belanja,” ujar Lis Darmansyah.
Pelayanan dasar tak boleh terganggu
Di tengah keterbatasan anggaran, Lis Darmansyah meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut dia, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemangkasan belanja. Efisiensi harus diwujudkan dengan mengelola sumber daya yang terbatas secara tepat, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi bukan sekadar masalah mengurangi anggaran, tetapi bagaimana mengelola dan melaksanakan pelayanan dengan anggaran yang terbatas,” katanya.
Lis Darmansyah menegaskan, terdapat sejumlah kebutuhan yang tidak boleh dikompromikan meskipun pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal. Salah satunya ialah pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Beberapa hal tidak boleh dikompromikan. Pelayanan dasar harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun. Terlebih program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, itu harus menjadi prioritas,” ujar Lis Darmansyah.
Lis Darmansyah juga mengingatkan para ASN agar memahami peran dan kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN tidak hanya bertugas menjalankan kegiatan administratif, tetapi juga berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pemberi pelayanan kepada masyarakat.
“Jajaran ASN harus memahami peran dan kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan publik serta pemberi layanan publik,” katanya.
Dorong peningkatan PAD tanpa membebani warga
Untuk menyiasati pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lis Darmansyah mengatakan, penguatan PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, upaya tersebut tidak boleh menambah beban masyarakat.
Peningkatan pendapatan daerah akan ditempuh melalui perbaikan sistem, integrasi data berbasis digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Menurut Lis Darmansyah, digitalisasi dan integrasi data diperlukan untuk membuat pengelolaan pendapatan lebih efektif, transparan, dan akurat. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Sumber pendapatan daerah harus berada dalam kendali daerah. Kita tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada sumber-sumber pendapatan di luar kewenangan daerah,” ujar Lis Darmansyah.
Peningkatan PAD, lanjut dia, diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Tanjungpinang. Dengan sumber pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan nasional yang dapat memengaruhi kondisi anggaran.
Lis Darmansyah mengatakan, kemandirian fiskal juga penting untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Daerah harus menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi dinamika politik serta kebijakan nasional sehingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Lis Darmansyah.
