Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras, “Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksinya gak mencapai karena setiap tahun. Kita bertambah yang harus diberikan makan,” kata Jokowi di acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, di Banyumas.
Menurut Jokowi setidaknya ada 4 juta – 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahun. Sehingga kebutuhan akan pangan seperti beras akan bertambah setiap tahunnya, “Semua butuh makan, penduduk kita sudah hampir 280 juta jiwa butuh makan, semua butuh beras, butuh beras semua,” tegas Jokowi. (cnbcindonesia.com, 2/1/2024).
Di tahun 2023 lalu, Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi, membenarkan adanya rencana penambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Arief mengatakan, proses untuk penambahan impor itu sudah selesai dilakukan. Terkait asal impor, Arief mengatakan, ada 2 negara sumber impor beras yang paling besar, “Saat ini dua yang paling besar, Vietnam dan Thailand,” ujar Arief. “Tapi saya pinginnya ke depan panennya itu Sukamandi, Pinrang, Sidrap, Lampung, kita pinginnya nanti lokal. Jangan kita bangga impor-impor terus. Ini hanya emergency untuk men-top-up stock levelnya Bulog,” jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun 2023. Yang digunakan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) (cnbcindonesia.com,9/10/2023).
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengakui sejumlah keterbatasan peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan termasuk beras, diantaranya terkait aturan stok dan strategi penyaluran beras ditentukan oleh negara sementara pembiayaan berasal dari dana pinjaman komersil sehingga ada beban bunga pembiayaan di Bulog. Padahal sebelumnya Bulog masih bisa membeli beras dari petani dan menyimpannya sebagai stok pangan. (cnbcindonesia.com,17/5/2023).
Impor Beras Makin Deras, Kedaulatan Pangan Makin Kandas
Sejatinya, impor beras menjadi solusi pragmatis persoalan beras, dan bukan mendasar. Bahkan cenderung menjadi cara praktis mendapatkan keuntungan. Makin terlihat ketidak konsistennya pemerintah dalam hal kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sangat jauh pula dari janji kampanye 2019 untuk mengurangi impor. Namun ketidak konsistennya pemerintah bukan tanpa sebab, ada campur tangan asing dalam mengendalikan urusan dalam negeri ini, di antaranya adalah kewajiban meratifikasi kebijakan internasional yang dikenal dengan konsensus Washington, dimana konsensus ini meminta Indonesia untuk melakukan penghapusan atau pengurangan subsidi dalam sektor pertanian.
Sebagai hasilnya, sepanjang musim tanam para petani mengalami kesulitan dengan mahalnya bibit, obat-obatan untuk tanaman, teknologi dan lainnya. Pada saat musim panen harga gabah turun drastis karena impor beras yang membanjir, pemerintah terus menerus menambah kuota impor tanpa melihat ketersediaannya di dalam negeri.
Kebijakan impor juga menuntut pemerintah mengurangi peran Bulog. Hari ini Bulog hanya menyimpan stok dan tak memiliki dana untuk membeli, jika pun ada dana itu berasal dari koperasi yang menyertakan bunga dalam pembayarannya.
Keadaan ini mengakibatkan kekacauan pengadaan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Lebih buruknya, Indonesia menjadi negara yang bergantung pada negara lain dalam soal pangan. Bak efek domino, karena kebijakan impor ini kemudian banyak petani yang beralih profesi, selain karena biaya produksi yang mahal juga berkurangnya lahan pertanian akibat kebijakan alih fungsi lahan yang serampangan dan hanya memeentingkan para investor.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan jumlah usaha pertanian perorangan sejak tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 petani RI mencapai 31,70 Juta sementara saat ini, jumlah petani di Indonesia mencapai 29,34 juta petani atau turun 7,45 %. Menteri Pertanian RI 2004-2009, Anton Apriyantono mengatakan pengurangan jumlah petani tidak bisa digeneralisir terjadi di semua komoditi. Di komoditi yang menguntungkan seperti sawit dan hortikultura cukup baik dan menarik minat petani.
Namun demikian, mengingat saat ini 70% petani fokus di pertanian padi dan sektor ini kurang menarik membuat komoditas ini banyak ditinggalkan. Hal ini erat kaitannya dengan harga jual yang rendah, sulitnya akses pupuk, bibit hingga mahalnya tenaga kerja dan sewa lahan yang tinggi. (cnbcindonesia.com,8/12/2023).
Jika keadaannya demikian, kandaslah cita-cita Indonesia menuju swasembada pangan, bahkan gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Islam Solusi hakiki Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipasif. Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan, berkurangnya jumlah petani dan makin sulitnya petani mempertahankan.
Sebab impor beras cenderung menjadi cara praktis pemerintah mendapatkan keuntungan. Inilah faktanya jika sebuah negara menerapkan system ekonomi kapitalisme. Dimana yang menjadi fokus hanyalah keuntungan materi dan bukan terlaksananya kemaslahatan rakyat. Lebih kejinya, kapitalisme meniscayakan hubungan pemerintah dan rakyat hanyalah bisnis dan untung rugi.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. Oleh karena itu, negara Islam akan mencari berbagai jalan agar terwujud kedaulatan pangan. Apalagi Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalannan panjangnya. Dan semuanya dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syariat.
Negara akan memperhatikan peningkatan produktifitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, menghidupkan tanah mati, pelarangan terbengkalainya tanah selama tiga tahun berturut-turut, mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian sehingga persediaan makanan akan terus tersedia untuk rakyat.
Dan sebagai proteksi ketersediaan pangan ini, negara akan melarang praktik penimbunan barang dan berbagai barang kebutuhan pokok lainnya, sebagaimana yang terjadi hari ini yang menjadi penyebab kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Para oligarki dan investor bermain sedemikian cantik dengan penguasa yang tamak di balik legalitas undang-undang.
Negara juga harus mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan ketahanan dan kedaulatan pangan ini. Baik melalui industri pertanian asing maupun perjanjian multilateral seperti WTO, FAO dan lainnya. Sebab Langkah ini sangat berbahaya bagi kedaulatan pangan negara sendiri.
Kemudian dalam hal distribusi, apabila masyarakat mengalami kesulitan pangan, negara wajib menyelesaikannya dengan membagikan beberapa asset negara (harta milik negara) dengan mekanisme yang cepat, pendek dan merata sehingga setiap individu rakyat mudah dalam mendapatkan hak-haknya.
Kondisi ini tidak akan terwujud jika system kapitalisme masih diterapkan. Maka, kita juga harus mencabut system politik demokrasi yang pada praktiknya melanggengkan kapitalisme itu sendiri. Serta melahirkan pemimpin yang masih tunduk kepada kapitalisme meski mereka seorang muslim. Kita sebagai muslim wajib hanya berhukum pada apa yang sudah Allah turunkan, Allah swt. sebagaimana firman-Nya yang artinya, ”Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (TQS al-Maidah:50). Wallahualam bissawab.**
