Batam, Jurnalkota.co.id
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri), Misni, menegaskan karakteristik geografis maritim dan aspek kelembagaan tata niaga pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Karena itu, menurut Misni, diperlukan penguatan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat efisiensi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Misni saat membuka High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Bank Indonesia Batam Center, Kota Batam, Kamis (7/5/2026).
Misni mengatakan, Kepri sebagai provinsi kepulauan yang didominasi lautan memiliki tantangan berbeda dibanding daerah lain dalam pengendalian inflasi.
“Kepri merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 98 persen, terdiri dari 2.028 pulau dan memiliki 22 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi ini tentu menghadirkan tantangan besar, terutama terkait efisiensi logistik dan rantai pasok antar-pulau,” ujar Misni.
Menurut dia, kondisi geografis tersebut menyebabkan distribusi barang sangat bergantung pada cuaca dan transportasi laut, sehingga berdampak pada disparitas harga dan keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan.
Selain faktor geografis, Misni juga menyoroti tantangan pada aspek kelembagaan tata niaga pangan yang dinilai masih perlu diperkuat untuk menjaga kestabilan harga di daerah.
Berdasarkan data April 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kepri tercatat sebesar 3,06 persen atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 2,42 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,43 persen, juga berada di atas angka nasional sebesar 0,13 persen.
Misni menjelaskan, tingginya inflasi di Kepri dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta tingginya biaya distribusi di wilayah kepulauan.
Kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain sektor transportasi sebesar 2,44 persen dan penyediaan makanan, minuman, serta restoran sebesar 1,80 persen.
“Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi bulan ini di antaranya tarif angkutan udara dan laut, nasi dengan lauk pauk, telepon seluler, bensin, hingga ikan layang atau benggol,” katanya.
Meski demikian, beberapa komoditas tercatat mengalami deflasi sehingga membantu menahan laju kenaikan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan.
Secara spasial, Kota Batam mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,26 persen, disusul Kota Tanjungpinang sebesar 3,25 persen. Sementara Kabupaten Karimun mencatat deflasi bulanan sebesar minus 0,25 persen.
Di tengah tantangan inflasi tersebut, Misni mengungkapkan perekonomian Kepri masih menunjukkan kinerja yang positif.
Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,04 persen secara year-on-year dan menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera serta peringkat kelima secara nasional.
“Walaupun kontribusi Kepri terhadap PDRB Sumatera sekitar 7,30 persen, namun akselerasi pertumbuhan ekonomi kita merupakan yang tercepat di Sumatera. Ini patut kita syukuri dan terus dijaga bersama,” ujarnya.
Selain itu, mobilitas wisatawan domestik di Kepri juga mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 1.145.198 perjalanan wisatawan nusantara atau menjadi yang tertinggi sejak 2019.
Menurut Misni, tingginya mobilitas wisatawan tersebut turut berdampak pada kenaikan tarif transportasi udara di wilayah Kepri.
Sementara itu, nilai ekspor Kepri ke Singapura juga tetap menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 646,84 juta dollar AS, didominasi komoditas bahan bakar mineral, mesin listrik, dan mesin mekanik.
Misni berharap High Level Meeting TPID dan TP2DD dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyusun strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
“Ke depan, TPID Kepri akan terus memperkuat stabilisasi pasokan dan kelancaran distribusi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sementara TP2DD juga harus terus mendorong percepatan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi ekonomi daerah,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widijarto Purubaskoro, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Hariyanto Silitonga, pimpinan Perum Bulog Kepri Batam dan Tanjungpinang, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
