Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan langkah antisipatif menghadapi tren kenaikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan 2026. Salah satu upaya yang disiapkan yakni pelaksanaan operasi pasar murah serta penguatan distribusi bahan pokok.
Langkah tersebut ditegaskan usai Pemko Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/2/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat, khususnya menjelang Ramadan.
Dalam arahannya, Tomsi mengungkapkan bahwa inflasi daerah pada pekan terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
“Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pengendalian inflasi. Jangan menunggu harga melonjak tinggi baru bertindak, terlebih pada momentum Ramadan di mana perputaran ekonomi meningkat,” kata Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mulai dari pemantauan harga langsung di lapangan, menjaga kelancaran distribusi, hingga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Pemko Siapkan Langkah Antisipatif
Rakor tersebut diikuti jajaran Pemko Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dari Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan langkah konkret di daerah.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mengintensifkan pemantauan harga kebutuhan pokok, melaksanakan operasi pasar murah, serta memperkuat koordinasi distribusi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya selama Ramadan,” ujarnya.
Menurut Hamerudin, pengendalian inflasi menjadi prioritas agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Melalui partisipasi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
