Jakarta, Jurnalkota.co.id
Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pernyataan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengenai dugaan intervensi pemerintah menuai kritik dari sejumlah pengurus daerah. Mereka menilai pernyataan itu berlebihan, tidak berdasar, dan berpotensi merusak wibawa organisasi.
“Pemerintah tidak pernah cawe-cawe dalam kongres PWI. Pemakaian gedung BPPTIK hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan arahan politik. Justru kalau ada pihak yang terus menggiring isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendeligitimasi kongres,” kata Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Saibansah Dardani, Sabtu (23/8/2025).
Sebelumnya, Hendry menegaskan adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah calon tertentu merupakan “wakil resmi” pemerintah. Ia juga menyebut menerima laporan adanya ancaman konsekuensi bila calon tersebut tidak didukung.
“Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” ujar Hendry.
Namun, tudingan Hendry soal adanya “calon titipan pemerintah” dinilai hanya memicu kegaduhan menjelang pemilihan. “Kalau ada individu yang mengaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, beliau mestinya lebih hati-hati dalam bicara,” lanjut Saibansah.
Kritik juga datang dari Papua Barat. Ketua PWI Papua Barat Bustam mengingatkan agar Ketua Umum dan tokoh senior tidak justru menjadi sumber perpecahan organisasi.
“Independensi PWI dijaga dengan kerja nyata, bukan dengan melempar isu intervensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita mesti berpikir positif. PWI sudah lama kisruh, dan terbukti beliau gagal menyelesaikannya,” kata Bustam, yang juga anggota Dewan Pers.
Bustam menilai langkah pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan kongres justru patut diapresiasi. “Kita sambut sikap pemerintah yang peduli terhadap persoalan PWI dengan memfasilitasi kongres di Cikarang nanti,” ujarnya.
Kongres PWI dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK, Bekasi. Agenda utama kongres adalah memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan. Para utusan dari 38 provinsi serta cabang khusus Solo diharapkan dapat fokus pada regenerasi kepemimpinan, alih-alih terjebak pada isu liar yang melemahkan solidaritas organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.(*)
