Jakarta, Jurnalkota.co.id
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Syarpani, menegaskan bahwa zero Halinar atau bebas dari peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba merupakan harga mati yang harus menjadi komitmen seluruh jajaran.
Penegasan tersebut disampaikan Syarpani saat memberikan arahan kepada jajaran Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut dia, segala bentuk penyimpangan, baik yang berkaitan dengan perangkat, peralatan, maupun perilaku pegawai, tidak dapat dibenarkan. Setiap potensi pelanggaran harus dicegah dan dideteksi sedini mungkin sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Zero Halinar merupakan harga mati. Ini harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran,” kata Syarpani.
Ia mengingatkan, berbagai persoalan yang pernah terjadi di sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
Ketika terjadi persoalan serius, kata dia, salah satu langkah yang kerap diambil adalah penarikan atau penanganan pegawai oleh tingkat pusat maupun kantor wilayah. Karena itu, seluruh jajaran diminta tidak menunggu masalah terjadi sebelum mengambil tindakan.
Syarpani menilai, kemampuan melakukan deteksi dini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Setiap pegawai harus peka terhadap situasi serta mampu mengenali berbagai celah yang berpotensi menimbulkan gangguan.
“Jangan menunggu persoalan terjadi. Kita harus mampu mendeteksi sejak awal setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Tingkatkan sambang ke blok hunian
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan adalah meningkatkan kegiatan sambang dan pemantauan langsung ke blok hunian warga binaan.
Syarpani mencontohkan pola yang diterapkan di Lapas Rajabasa. Setelah melaksanakan apel, para pejabat di lapas tersebut berkeliling dan menyambangi blok hunian.
Menurut dia, pola serupa dapat diterapkan di Lapas Cipinang sebagai bentuk kehadiran petugas di tengah warga binaan. Kehadiran petugas secara rutin dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.
“Kalau kita datang dan menyambangi mereka, mereka akan berpikir ulang ketika akan melakukan pelanggaran,” kata Syarpani.
Ia juga meminta jajaran keamanan dan ketertiban lebih aktif melakukan patroli serta pemantauan. Namun, tanggung jawab menjaga keamanan tidak boleh hanya dibebankan kepada satu bidang.
Seluruh pegawai, lanjut dia, harus memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lapas. Tidak boleh ada bidang tertentu yang merasa paling menguasai lapas ataupun menganggap urusan keamanan bukan bagian dari tanggung jawabnya.
“Ini lapas kita bersama. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan kita, sehingga kita harus mau belajar dan memahami seluruh bidang pekerjaan,” tegasnya.
Pejabat harus memahami proses pekerjaan
Kepada para pejabat struktural, Syarpani berpesan agar tidak sekadar menerima laporan bahwa suatu pekerjaan telah selesai. Setiap pejabat harus memahami proses pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Para pejabat juga diminta lebih memperhatikan kondisi dan kinerja bawahannya. Sebab, berbagai persoalan dapat muncul akibat kurangnya pengetahuan, pembelajaran, pengawasan, dan ikhtiar dalam menjalankan tugas.
Syarpani mengatakan, hal-hal kecil yang berpotensi menjadi celah gangguan harus segera diperbaiki. Ia mencontohkan pentingnya kejelasan penanggung jawab serta pengelolaan kunci gudang senjata dan gudang obat.
Setiap fasilitas yang memiliki risiko keamanan harus dikelola dengan pengaturan yang jelas. Penanggung jawabnya juga harus diketahui agar pengawasan serta evaluasi dapat dilakukan dengan baik.
Selain keamanan fisik, Syarpani menyoroti pentingnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi. Seluruh jajaran diminta tidak menganggap remeh kesalahan administratif, meskipun terlihat kecil.
Menurut dia, ketelitian merupakan bagian dari sikap profesional sekaligus upaya mencegah terjadinya persoalan yang dapat merugikan organisasi maupun pegawai.
“Takdir adalah hasil akhir dari ikhtiar kita. Jangan pernah berpikir akan menjadi apa-apa apabila kita tidak melakukan apa-apa,” pesannya.
Pegawai menyimpang diproses
Syarpani mengatakan, pegawai yang terbukti melakukan perilaku menyimpang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, ia berharap tidak ada lagi pegawai yang harus ditarik atau dipindahkan akibat persoalan yang sebenarnya masih dapat dicegah melalui pengawasan dan pembinaan sejak dini.
Ia meyakini setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berubah dan berkembang. Oleh karena itu, para pejabat diminta menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal dan tidak hanya berfokus pada penindakan.
Menurut Syarpani, apabila warga binaan dapat dibina dan diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik, pegawai sebagai bagian dari organisasi juga harus memperoleh perhatian dan pembinaan yang memadai.
Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, jajaran diminta memantau pegawai yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dalam menghadapi tuntutan tugas pemasyarakatan yang terus berkembang.
“Pikirkan hari ini kita bisa melakukan apa. Jangan terlalu berandai-andai tentang masa depan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Syarpani mengingatkan seluruh pegawai agar menjaga kerapian dalam berpakaian. Seragam dinas, menurut dia, bukan sekadar pakaian kerja, melainkan juga mencerminkan kedisiplinan dan kepribadian pegawai.
“Yang pakaiannya masih kurang rapi, tolong dirapikan. Ini seragam kita, dan seragam adalah cerminan diri kita,” pungkas Syarpani.
