Batam, Jurnalkota.co.id
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Irjen Pol Suhendri mengajak para pelaku usaha, investor, dan pengelola kawasan industri memperkuat sistem pengamanan perusahaan guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.
Ajakan tersebut disampaikan Suhendri saat menggelar tatap muka bersama pelaku bisnis, investor, serta pengusaha kawasan industri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Kota Batam, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keamanan kawasan industri tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, pengelola kawasan industri, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Keamanan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor. Investasi tidak akan berkembang secara optimal apabila situasi keamanan tidak terjaga. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan pengelola kawasan industri untuk bersama-sama membangun sistem pengamanan yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Suhendri.
Kapolda menjelaskan, setiap perusahaan memiliki potensi risiko keamanan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.
Ancaman tersebut dapat berupa kelalaian, penyalahgunaan wewenang, sabotase, tindak kriminalitas, gangguan akibat aksi unjuk rasa, serangan siber, hingga bencana alam.
Karena itu, perusahaan didorong untuk membangun sistem pengamanan yang terencana dan terintegrasi guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan terhadap kegiatan operasional.
Dorong Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan
Suhendri menegaskan bahwa pengamanan kawasan industri tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan petugas keamanan, kamera pengawas atau CCTV, serta pagar pembatas.
Menurutnya, perusahaan perlu menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai standar Polri agar langkah pencegahan dan penanganan risiko dapat berjalan secara menyeluruh.
Sistem tersebut mencakup lima elemen utama, yakni komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar pelaksanaan pengamanan, serta monitoring dan evaluasi.
Penerapan sistem pengamanan yang baik diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan, melindungi aset dan pekerja, serta menjaga kelangsungan kegiatan produksi dan investasi.
Kapolda juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan aparat keamanan, khususnya dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
“Polri berkomitmen memberikan rasa aman dan kepastian dalam aspek keamanan bagi dunia usaha. Namun, keberhasilan menjaga stabilitas kamtibmas membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami ingin memastikan Kepulauan Riau tetap menjadi daerah yang aman bagi investor, sekaligus mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Suhendri, penguatan keamanan kawasan industri juga memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terjaganya situasi kamtibmas, kegiatan produksi dan investasi diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan yang berpotensi menghambat operasional perusahaan.
Investasi Batam Capai Rp59,7 Triliun pada Semester I 2026
Sementara itu, Deputi IV BP Batam Fary Francis yang hadir mewakili Kepala BP Batam menyampaikan bahwa keamanan, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor.
Dalam pertemuan tersebut, Fary memaparkan realisasi investasi Kota Batam pada 2025 mencapai Rp69,3 triliun.
Adapun pada semester pertama 2026, realisasi investasi Batam disebut telah mencapai sekitar Rp59,7 triliun.
Besarnya nilai investasi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis di Batam.
Fary berharap sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BP Batam, dan dunia usaha terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan investasi.
Sejumlah gangguan yang menjadi perhatian antara lain praktik premanisme, pungutan liar, pencurian aset industri, hingga konflik yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar potensi persoalan tersebut dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berdampak terhadap kegiatan usaha.
Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Dunia Usaha
Kegiatan tatap muka tersebut turut dihadiri Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, serta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro.
Hadir pula Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), pimpinan Satnusa, para pejabat utama Polda Kepri, serta sejumlah perwakilan pelaku bisnis dan pengelola kawasan industri.
Pertemuan tersebut menjadi forum komunikasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam membahas berbagai tantangan pengamanan kawasan industri di Kepulauan Riau.
Melalui kegiatan ini, Polda Kepri mendorong para pengelola objek vital nasional, objek tertentu, serta kawasan industri untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut juga dikaitkan dengan Program Prioritas Kapolri, yakni Quick Wins 1 Pengungkit 3 tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).
Program tersebut mendorong sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terciptanya situasi keamanan yang kondusif, aktivitas investasi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Kepulauan Riau.
Polda Kepri Imbau Pengusaha Tingkatkan Kewaspadaan
Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengimbau para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri untuk berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan perusahaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas yang dapat menghambat kegiatan operasional.
Polda Kepri mengajak perusahaan untuk membangun komunikasi yang baik dengan aparat kepolisian agar setiap potensi gangguan keamanan dapat segera ditindaklanjuti.
Apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dan pelaku usaha dapat menghubungi layanan kepolisian 110 yang beroperasi selama 24 jam dan bebas pulsa.
Melalui penguatan koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah, dan dunia usaha, Polda Kepri berharap stabilitas keamanan di kawasan industri dapat terus terjaga.
Situasi yang aman dan kondusif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendukung keberlangsungan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Riau.
