Batam, Jurnalkota.co.id
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Irjen Pol Asep Safrudin, menerima kunjungan silaturahmi General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Riau-Kepri, Joni, beserta jajaran, di ruang kerja Kapolda Kepri, Jl. Hang Jebat No.81, Batu Besar, Kota Batam, Rabu, 30 Juli 2025.
Pertemuan ini turut dihadiri pejabat utama Polda Kepri dan perwakilan manajemen PLN. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya objek vital nasional di wilayah Kepulauan Riau.
Kapolda Kepri menyatakan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam menjaga keandalan pasokan listrik, terutama di tengah upaya pengembangan Batam sebagai kawasan investasi strategis nasional. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara PLN Batam dan PLN Riau-Kepri, khususnya terkait pembagian wilayah kerja.
“PLN adalah objek vital nasional. Koordinasi yang baik antara PLN Batam dan PLN Riau-Kepri penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan keandalan listrik di Kepri,” kata Asep Safrudin.
Kapolda Kepri juga menyinggung rencana perluasan kawasan Free Trade Zone (FTZ) ke 14 pulau di bawah pengelolaan Otorita Batam, yang menuntut kejelasan wilayah kelistrikan masing-masing entitas PLN.
Sementara itu, GM PLN Riau-Kepri, Joni, menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di luar Batam dan Galang, termasuk pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Ia menyebut PLN telah menjalin kerja sama pengamanan dengan Polresta Barelang untuk sejumlah infrastruktur strategis, seperti Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) Batam–Bintan dan lima gardu induk di Bintan.
“PLN juga tengah memperkuat legalisasi dan pengamanan aset serta merancang konektivitas kelistrikan antarpulau, termasuk melalui kabel bawah laut dari Sumatera,” ujar Joni.
Ia menambahkan, meski masih ada desa-desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik, PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses energi.
PLN Riau-Kepri berharap dukungan dari Polda Kepri dalam pengamanan aset strategis, terutama di wilayah rawan dan daerah terpencil, guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik di bidang energi. (Antoni)
