Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring, Selasa (3/2/2026). Forum ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2027.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yoni Fadri menegaskan pentingnya Musrenbang kelurahan sebagai ruang strategis untuk menyusun program pembangunan yang paling mendesak dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui Musrenbang, kita menyelaraskan usulan masyarakat agar searah dengan kebijakan pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujar Yoni.
Ia menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum yang harus dikawal hingga usulan pembangunan benar-benar terealisasi.
“Musrenbang tidak boleh hanya menjadi seremoni. Ini adalah forum strategis yang harus kita kawal bersama hingga pelaksanaan pembangunan yang diusulkan,” katanya.
Sementara itu, Lurah Melayu Kota Piring Andika Oktorananda menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rembuk warga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menyerap aspirasi pembangunan untuk perencanaan tahun 2027.
“Musrenbang hari ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyusun perencanaan pembangunan secara bottom up. Harapannya, pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Melayu Kota Piring,” ujar Andika.
Pada Musrenbang 2026 ini, Kelurahan Melayu Kota Piring mengusulkan sekitar 107 usulan pembangunan yang tersebar di berbagai bidang. Dari jumlah tersebut, prioritas utama berada pada bidang infrastruktur dengan 76 usulan, meliputi pembangunan dan rehabilitasi drainase, jalan, gorong-gorong, rumah tidak layak huni, serta sarana olahraga.
Andika menambahkan, realisasi pembangunan tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita perlu bergandengan tangan dan berkolaborasi. Melalui dukungan berbagai pihak, termasuk CSR, kami berharap pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring dapat segera terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
