Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan rekomendasi integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran dan Kas (SIPANGKAS) kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Collaboration Room Diskominfo Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026).
Penerapan SIPANGKAS berbasis TTE dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akurasi pencairan anggaran daerah. Selain mengurangi penggunaan kertas, sistem ini memastikan seluruh proses tercatat secara digital dan dapat diawasi secara real-time.
Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi mengapresiasi inovasi yang dilakukan BKAD. Menurut dia, integrasi TTE dalam SIPANGKAS merupakan lompatan maju dalam percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.
“Inovasi dari BKAD ini sangat mempermudah proses keuangan dan pemeriksaan. Apalagi pemerintah pusat sedang mendorong percepatan pemerintahan digital. Semoga digitalisasi di Kepri semakin meningkat,” ujar Hendri.
Ia menegaskan, keterlibatan Diskominfo Kepri dalam penerapan TTE merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan digital yang aman dan terverifikasi. TTE yang digunakan, kata dia, telah memperoleh persetujuan dari Badan Siber dan Sandi Negara sehingga validitasnya terjamin.
“TTE ini sudah tervalidasi oleh BSSN. Ke depan, inovasi ini dapat menjadi contoh bagi provinsi maupun organisasi perangkat daerah lainnya,” kata Hendri.
Hendri juga menekankan pentingnya perlindungan hak cipta aplikasi SIPANGKAS agar rekam jejak inovasi daerah tetap tercatat. Menurut dia, pencatatan hak cipta akan memperjelas historis inovasi yang lahir dari Kepulauan Riau.
“Sering kali ada daerah lain yang mengadopsi aplikasi kita. Dengan pencatatan hak cipta, asal-usul inovasi ini menjadi jelas,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Hendri memastikan layanan digital harus tetap optimal, mengingat tingginya kebutuhan storage dan aktivitas server. Ia menyebut, pada jam-jam tertentu server Diskominfo Kepri dapat menerima hingga 16.000 kunjungan dalam waktu singkat.
“Jangan sampai inovasi ini terhambat karena persoalan anggaran. Jika ada kendala pada tahap awal implementasi, kami siap membantu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Kepri Venni Meitaria Detiawati menyampaikan apresiasi atas dukungan Diskominfo Kepri dalam penyempurnaan SIPANGKAS. Ia menjelaskan, aplikasi yang dikembangkan sejak 2023 tersebut kini diperbarui untuk mengakomodasi fitur TTE.
“Selama ini pengajuan berkas SPM masih dilakukan secara manual dan bertingkat. Dengan SIPANGKAS, proses menjadi lebih ringkas, tanpa kertas, dan lebih cepat. Dukungan TTE membuatnya semakin efisien,” kata Venni.
Ia menambahkan, inovasi SIPANGKAS merupakan bagian dari peningkatan layanan pencairan anggaran sekaligus mendukung agenda pemerintahan digital. Venni juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mewajibkan setiap OPD menghadirkan minimal tiga inovasi pada 2026.
“SIPANGKAS menjadi inovasi pertama BKAD tahun ini dan akan segera diuji coba sebelum diresmikan oleh Gubernur,” ujarnya.
Ke depan, BKAD berharap integrasi TTE dapat diperluas, termasuk pada dokumen DPA, sehingga keseluruhan proses pengelolaan anggaran menjadi lebih cepat dan efisien. Setelah penyerahan rekomendasi ini, BKAD juga akan melaporkan penerapan pencairan berbasis TTE tersebut ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri.
“Terima kasih atas dukungan Diskominfo yang bekerja sangat cepat. Kami berharap implementasi SIPANGKAS berbasis TTE dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata,” kata Venni.
