Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah harus benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menjalankan program formalitas. Menurut dia, kebijakan daerah tetap mengacu pada panduan nasional, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Lis Darmansyah usai mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Tanjungpinang, Sabtu (2/5/2026).
Lis Darmansyah menekankan, pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya soal menjalankan program yang telah direncanakan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program-program pemerintah daerah tidak sekadar seremoni. Kita harus melihat kebutuhan yang mendasar di masyarakat, seperti bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan langsung,” ujar Lis Darmansyah.
Ia menjelaskan, dalam konteks daerah, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi langkah strategis yang dinilai lebih realistis dalam menjawab tantangan pembangunan. Menurutnya, pendekatan ini lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kalau bicara ekonomi nasional mungkin berat, tapi paling tidak yang dekat dengan masyarakat itu ekonomi kerakyatan. Itu yang kita dorong agar benar-benar memberikan manfaat,” kata dia.
Lis Darmansyah juga menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus pada program yang berdampak nyata.
Selain sektor ekonomi, Lis turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dalam momentum peringatan Hardiknas. Ia menyebut, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Menurut dia, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas guru, baik dari sisi kompetensi maupun kesejahteraan, agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis.
“Upaya pemerintah bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Lis Darmansyah mengungkapkan, capaian sektor pendidikan di Tanjungpinang sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, termasuk dalam hal angka partisipasi sekolah. Namun demikian, ia mengakui masih adanya persepsi di tengah masyarakat bahwa pendidikan membutuhkan biaya besar.
Padahal, kata dia, sebagian besar jenjang pendidikan saat ini telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara. Pemerintah juga terus menghadirkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program sekolah rakyat, yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Masih ada anggapan sekolah itu mahal. Padahal sebagian besar sudah ditanggung negara. Program sekolah rakyat ini salah satu solusi agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” kata Lis Darmansyah.
Ia menambahkan, peningkatan akses terhadap pendidikan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Dengan pendidikan yang lebih merata, diharapkan kualitas sumber daya manusia juga meningkat.
“Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Lis Darmansyah.
Lis Darmansyah berharap, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, berbagai kebijakan yang dijalankan dapat benar-benar memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Tanjungpinang.
