Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan pentingnya respons cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk isu yang berkembang di media sosial.
Penegasan tersebut disampaikan Lis saat memimpin Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bulan April 2026 yang digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Lis Darmansyah menekankan agar setiap persoalan yang telah dibahas dalam rapat tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan segera ditindaklanjuti di lapangan. Ia juga mengingatkan agar masalah yang sama tidak kembali berulang dalam pembahasan berikutnya.
“Persoalan yang sudah kita bahas harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai berulang dalam rapat berikutnya,” tegasnya.
Lis Darmansyah juga meminta seluruh OPD lebih peka terhadap dinamika informasi publik, terutama yang berkembang di media sosial dan media penyiaran. Menurut dia, kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan kebijakan serta memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
“Kalau ada persoalan di masyarakat, jangan dibiarkan. Segera sampaikan data dan informasinya ke Dinas Kominfo agar bisa segera dikomunikasikan dan diklarifikasi bersama,” ujar Lis Darmansyah.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas OPD agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Bahas Program Strategis hingga Kondisi Ekonomi
Selain membahas respons terhadap isu publik, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti sejumlah program strategis daerah. Di antaranya pembangunan kampung nelayan merah putih, realisasi pajak daerah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), hingga kondisi ekonomi terkini.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kondisi ekonomi daerah masih relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,31 persen.
Menurut dia, stabilitas tersebut didukung oleh ketersediaan barang dan terkendalinya harga kebutuhan pokok, khususnya selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026.
“Secara umum kondisi ekonomi kita masih stabil. Ketersediaan barang dan harga kebutuhan pokok juga terjaga melalui kerja sama dan intervensi pasar,” ujar Raja Ariza.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tetap terkendali ke depan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pelaksanaan operasi pasar murah secara berkelanjutan.
“Untuk menjaga inflasi, OPD terkait perlu mulai menyiapkan langkah-langkah seperti operasi pasar murah,” katanya.
Realisasi Pajak Capai Rp50 Miliar
Di sektor pendapatan daerah, realisasi pajak hingga Maret 2026 tercatat mencapai sekitar Rp50 miliar. Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan angka tersebut terus meningkat seiring dengan optimalisasi potensi pendapatan.
Raja Ariza menyebut, peningkatan penerimaan pajak akan didorong melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta pengembangan objek pajak baru yang memiliki potensi besar.
“Kita akan terus dorong peningkatan penerimaan, termasuk melalui penguatan koordinasi dan pengembangan objek pajak baru,” ujarnya.
Pemerintah berharap, dengan sinergi antar-OPD serta respons cepat terhadap persoalan masyarakat, kinerja pemerintahan dapat semakin optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
