Batam, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, menghadiri rapat koordinasi pemerintahan yang membahas dukungan kepala daerah dalam percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden. Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, Minggu (21/9/2025).
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kepala daerah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia meminta kepala daerah aktif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat, termasuk menghidupkan kembali siskamling.
“Situasi kamtibmas harus dijaga dengan hati-hati. Karena itu kepala daerah wajib aktif bersama Forkopimda agar bisa mengantisipasi sejak dini,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga mengingatkan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang boros dan tidak mempertontonkan kemewahan. Selain itu, percepatan perbaikan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar pelayanan masyarakat tetap berjalan baik.
Selain membahas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, rakor juga menyoroti efisiensi belanja daerah dan peluang ekspor produk dalam negeri. Menurut Tito Karnavian, tiga langkah strategis dapat ditempuh, yakni efisiensi anggaran, menggali pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, serta memanfaatkan program prioritas pusat dengan melibatkan sektor swasta.
“Kepala daerah harus bisa mencari peluang untuk peningkatan perekonomian. Jika suatu daerah memiliki komoditas yang melimpah, manfaatkan peluang tersebut untuk perdagangan antarwilayah maupun ekspor,” kata Tito Karnavian.
Menanggapi arahan itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan bahwa program prioritas Presiden telah dijalankan di daerahnya.
“Pasar murah, sekolah rakyat, program makan bergizi, koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengentasan kemiskinan sudah berjalan. Program prioritas Presiden juga selaras dengan visi-misi Bima Sakti yang diusung, sehingga diharapkan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Lis Darmansyah.
Rakor ini turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Ketua Komisi II DPR RI, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh provinsi di Sumatra. (*)
