Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dalam pidato pengantarnya, Lis Darmansyah menyebut perubahan APBD dilakukan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan anggaran hingga Agustus 2025. Ia mengatakan terdapat sejumlah kebijakan nasional dan kondisi aktual yang mengharuskan penyesuaian anggaran daerah.
“Pelaksanaan APBD berjalan sebagaimana mestinya, namun terdapat beberapa dinamika dan instrumen kebijakan yang menuntut adanya perubahan,” kata Lis Darmansyah di ruang rapat paripurna DPRD.
Beberapa dasar hukum perubahan APBD 2025 antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, Keputusan Menteri Keuangan terkait perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan transfer ke daerah, serta hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemko Tanjungpinang tahun anggaran 2024.
Selain itu, perubahan juga mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tentang alokasi bantuan keuangan untuk operasional desa dan lembaga kemasyarakatan, serta surat gubernur terkait bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2025.
Dalam Ranperda perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,077 triliun, terdiri dari:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp284,08 miliar, naik 23,97 persen dari APBD murni 2025,
• Pendapatan Transfer: Rp781,77 miliar, naik 0,30 persen,
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp11,39 miliar, turun 6,13 persen.
Adapun belanja daerah dirancang sebesar Rp1,088 triliun atau meningkat 5,03 persen dari APBD sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp10,9 miliar.
Lis Darmansyah berharap Ranperda perubahan APBD 2025 dapat segera dibahas dan disetujui DPRD menjadi peraturan daerah. “Semoga rancangan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Lis Darmansyah.
