Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Senyum bahagia terpancar dari wajah Lasmiati saat menyambut kedatangan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di rumahnya yang berada di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Unggat, Kamis (23/7/2026). Setelah bertahun-tahun menabung tanpa mampu mewujudkan impian memperbaiki rumah, keluarganya kini akhirnya bisa melakukan renovasi melalui program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Di hadapan Lis Darmansyah, Lasmiati tak mampu menyembunyikan rasa syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang menghadirkan program tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terima kasih Pak Lis. Sudah belasan tahun kami ingin memperbaiki rumah, tetapi tabungan belum juga cukup. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan RTLH ini kami sekeluarga akhirnya bisa memperbaiki rumah. Tabungan yang ada bisa digunakan untuk menambah biaya tukang,” ujar Lasmiati.
Lasmiati merupakan satu dari ratusan warga yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH di Kota Tanjungpinang. Suaminya sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang terbatas, sehingga selama bertahun-tahun mereka hanya mampu memperbaiki rumah secara bertahap.
Melalui bantuan rehabilitasi senilai Rp20 juta dari pemerintah, rumah sederhana yang mereka tempati kini mulai direnovasi agar menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.
Rumah keluarga Lasmiati berada di kawasan pesisir Tanjung Unggat yang memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Selain membutuhkan material khusus, biaya rehabilitasi rumah di atas pesisir umumnya lebih besar dibandingkan rumah yang berada di daratan.
Rasa syukur serupa juga disampaikan Marliana, penerima manfaat lainnya. Ia mengaku hampir kehilangan harapan untuk memperbaiki rumahnya karena keterbatasan ekonomi.
Menurut Marliana, tanpa adanya bantuan dari pemerintah, rumah yang ditempatinya kemungkinan besar masih akan tetap dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Alhamdulillah kami mendapat bantuan. Ini sangat membantu karena memperbaiki rumah di kawasan pesisir membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, Lis Darmansyah turun langsung meninjau lokasi rehabilitasi rumah-rumah warga di Kelurahan Tanjung Unggat.
Sejak pagi hingga menjelang sore, Lis Darmansyah mendatangi satu per satu rumah penerima bantuan, berdialog dengan warga, sekaligus melihat perkembangan pekerjaan di lapangan.
Di Kelurahan Tanjung Unggat sendiri terdapat 109 unit rumah yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun ini melaksanakan rehabilitasi terhadap 589 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah.
Dalam peninjauan tersebut, Lis Darmansyah mendapati sejumlah rumah masih berada pada tahap awal pengerjaan. Ia juga melihat beberapa kondisi bangunan yang diperkirakan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan nilai bantuan yang diterima, terutama rumah-rumah yang berada di kawasan pesisir.
Menurut Lis Darmansyah, kondisi geografis kawasan pesisir menyebabkan kebutuhan material dan biaya konstruksi menjadi lebih tinggi dibandingkan rumah di wilayah daratan.
Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mengkaji kemungkinan penambahan sumber pembiayaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kualitas hasil rehabilitasi dapat lebih optimal.
Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas dukungan terhadap program RTLH yang dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 1.000 unit RTLH yang diusulkan Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada pemerintah pusat, sebanyak 589 unit berhasil mendapatkan bantuan pada tahun ini. Sebagian lainnya juga didukung melalui pembiayaan APBD Kota Tanjungpinang.
“Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Alhamdulillah, dari sekitar 1.000 unit rumah yang kita usulkan, sebanyak 589 unit dapat direalisasikan. Sebagian pembiayaannya juga berasal dari APBD Kota Tanjungpinang,” kata Lis Darmansyah.
Ia mengatakan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa rumah yang memerlukan dukungan tambahan agar hasil rehabilitasi lebih maksimal.
“Kita melihat ada beberapa kondisi fisik rumah yang memang membutuhkan biaya lebih besar, terutama rumah-rumah di kawasan pesisir. Karena karakteristik pembangunannya berbeda dengan rumah di daratan, kita akan menyusun strategi pembiayaan dari sumber lain di luar APBD,” ujarnya.
Lis Darmansyah menjelaskan, pemerintah akan mengkaji kemungkinan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun skema bantuan lainnya. Namun, seluruh rencana tersebut akan terlebih dahulu melalui kajian teknis agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Menurut Lis Darmansyah, program rehabilitasi RTLH bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak huni dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera.
Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen terus mengupayakan percepatan penanganan rumah tidak layak huni melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Baznas, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui program tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang lebih layak, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kota Tanjungpinang.
