www.jurnalkota.co.id
Oleh: Eviyanti
Pegiat Literasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan hampir satu tahun. Namun, di tengah implementasi kebijakan tersebut, persoalan stunting belum juga menunjukkan tanda-tanda teratasi secara signifikan. Bahkan, pelaksanaan program ini justru diwarnai beragam persoalan yang terus berulang.
Sejumlah kasus mencuat ke ruang publik, mulai dari keracunan massal makanan MBG, temuan wadah makanan (ompreng) yang mengandung unsur tidak halal, hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar. Di sisi lain, besarnya alokasi anggaran MBG juga berdampak pada pengurangan anggaran di sektor lain yang tak kalah penting. Belum lagi isu korupsi sistemik dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang kerap membayangi program ini.
Meski dibelit berbagai persoalan, MBG tetap dijalankan tanpa jeda, termasuk saat libur sekolah. Padahal, efektivitasnya dalam kondisi tersebut patut dipertanyakan. Seperti diberitakan detik.com pada Kamis (25/12/2025), pelaksanaan MBG saat masa liburan menuai sorotan Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya. Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bachri, menilai program ini berpotensi tidak efektif karena kecilnya kemungkinan siswa datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan bergizi, terutama bagi mereka yang pulang kampung atau memiliki aktivitas lain selama liburan.
Kebijakan Populis Berparadigma Bisnis
MBG kerap diposisikan sebagai program populis dengan pendekatan kapitalistik. Fokus utamanya tampak lebih pada keberlangsungan program, bukan pada dampak nyata bagi penyelesaian masalah stunting. Program ini seolah dipaksakan untuk terus berjalan, meskipun berbagai persoalan mendasar di lapangan belum diselesaikan secara tuntas.
Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa MBG tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan dapur SPPG, yang kerap dikaitkan dengan kedekatan pada kekuasaan, memperkuat anggapan bahwa program ini juga sarat kepentingan politik dan bisnis. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran negara yang strategis dinilai belum mencerminkan prinsip amanah.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi kapitalistik yang dianut saat ini. Dalam sistem ini, pemimpin kerap lebih berperan sebagai penjaga kepentingan segelintir elite, bukan sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Rakyat pun sering kali ditempatkan sebagai objek kebijakan, sementara sumber daya mereka dieksploitasi dan dibebani berbagai pungutan, termasuk pajak.
Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan berlandaskan syariat. Negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan melayani kepentingan pengusaha atau sekadar mengejar popularitas penguasa.
Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dalam sistem Islam dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi berbagai sektor. Sistem pendidikan berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi, sementara sistem ekonomi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Islam mewajibkan para ayah dan wali untuk bekerja mencari nafkah, sementara negara bertugas menciptakan iklim yang kondusif, termasuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya melalui penguatan sektor ekonomi riil.
Bagi kelompok lemah, dukungan datang dari masyarakat yang memiliki semangat solidaritas sosial dan nilai amar makruf nahi mungkar, serta dari negara yang hadir untuk melindungi dan mengangkat mereka dari kesulitan. Negara juga menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau agar makanan bergizi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Dalam Islam, sumber daya alam ditetapkan sebagai milik umat yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat melalui mekanisme baitulmal yang memiliki sumber pemasukan berkelanjutan.
Dengan prinsip tersebut, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan diharapkan benar-benar terwujud dalam sistem kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
Wallahualam bissawab.
