www.jurnalkota.co.id
Oleh: Sumiati
Pendidik Generasi dan Anggota AMK
Indonesia kerap disebut sebagai negeri lumbung padi, sebuah metafora yang menggambarkan harapan akan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Dalam gambaran ideal itu, persoalan mendasar seperti stunting, krisis pangan, dan keterbatasan lapangan kerja semestinya tidak lagi menjadi problem serius.
Namun, realitas di lapangan masih jauh dari gambaran tersebut. Salah satu program yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya, pelaksanaan program ini justru menuai sejumlah kritik.
Dikutip dari detik.com, Komnas Perlindungan Anak Surabaya menilai pelaksanaan MBG pada masa liburan sekolah berpotensi tidak efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya, Syaiful Bachri, menyoroti rendahnya kemungkinan siswa datang ke sekolah hanya untuk mengambil satu porsi makanan. Terlebih, banyak anak yang memanfaatkan libur sekolah untuk pulang kampung atau mengikuti kegiatan lain di luar rumah.
“Saya yakin jarang sekali anak yang mau ke sekolah hanya untuk mengambil satu porsi makanan, apalagi jika jarak rumahnya jauh dan mereka sedang liburan,” ujar Syaiful, Kamis (25/12/2025).
Setelah sekitar satu tahun berjalan, program MBG belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting. Bahkan, berbagai persoalan baru muncul ke permukaan. Mulai dari kasus keracunan massal, temuan ompreng yang mengandung unsur babi, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar, hingga besarnya anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi di sektor lain.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketimpangan kualitas pelaksanaan MBG antarwilayah. Di sejumlah daerah, porsi dan mutu makanan dinilai cukup baik, sementara di daerah lain pelaksanaannya terkesan sekadarnya. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang kembali menanggung risiko.
Secara mendasar, MBG dinilai sebagai program populis yang lebih menekankan pada keberlangsungan program daripada manfaat riil bagi masyarakat. Program ini belum menyentuh akar persoalan stunting maupun pemenuhan gizi secara berkelanjutan. Bahkan, MBG tampak dipaksakan untuk terus berjalan meskipun berbagai persoalan krusial di lapangan belum terselesaikan.
Situasi tersebut menimbulkan anggapan bahwa MBG lebih melayani kepentingan penguasa dan pengusaha pengelola dapur SPPG, yang sebagian dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Jika benar demikian, maka pengelolaan anggaran negara yang strategis ini patut dipertanyakan dari sisi amanah dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Pandangan ini tentu berbeda dengan prinsip Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam Islam, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dijalankan sesuai dengan syariat. Negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, bukan sebagai fasilitator kepentingan pengusaha atau sarana pencitraan penguasa.
Rasulullah SAW bersabda, “Kullukum raa’in wa kullukum mas’ulun ‘an raa’iyyatihi”—setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR Bukhari dan Muslim).
Pemenuhan kebutuhan gizi rakyat seharusnya dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada. Pendidikan berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Sistem ekonomi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan pekerjaan agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Selain itu, negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sehingga makanan bergizi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kerangka ini, negara berfungsi sebagai junnah atau perisai bagi rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai, manusia berlindung dan berperang di belakangnya” (HR Bukhari dan Muslim). Dengan peran tersebut, rakyat merasa aman dan terlindungi dalam naungan negara.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
