www.jurnalkota.co.id
Oleh: Moura Cesari Millennia, S.Psi.
Mahasiswi Magister Psikologi, Yogyakarta
Pemerintah berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak dan remaja usia 13–16 tahun mulai Maret 2026. Kebijakan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan mental generasi muda di ruang digital. Pembatasan tersebut disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing platform.
Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang mengatur batas usia penggunaan platform digital sekaligus melarang pengumpulan data anak. Namun, hingga kini dampaknya belum dirasakan secara luas karena masih berada dalam masa transisi dan penyesuaian dengan platform besar.
Pemerintah menilai kebijakan pembatasan media sosial bukan langkah yang berdiri sendiri. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan serupa. Australia melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, China membatasi durasi penggunaan sekaligus mengawasi konten secara ketat, sementara Italia dan Prancis mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah usia tertentu. Indonesia menargetkan kebijakan pembatasan ini mulai berjalan pada 2026, dengan tujuan utama menjaga kesehatan mental anak dan mendorong interaksi sosial secara langsung.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini berpotensi menjadi solusi simbolik apabila tidak menyentuh akar persoalan. Masalah kesehatan mental remaja tidak semata-mata terletak pada keberadaan media sosial, melainkan pada cara remaja berinteraksi dengan dunia digital, kualitas pendampingan orang tua dan sekolah, serta kemampuan remaja dalam mengelola emosi dan berpikir kritis. Membatasi akses tanpa membenahi ekosistem pendukung berisiko hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Fakta bahwa PP TUNAS belum menunjukkan dampak signifikan justru menegaskan persoalan utama berada pada aspek implementasi. Regulasi dapat diperketat dan sanksi diperberat, tetapi tanpa kesiapan pengawasan, literasi digital orang tua, guru, dan masyarakat, kebijakan berpotensi hanya efektif di atas kertas. Di lapangan, anak-anak masih dapat mengakali pembatasan melalui akun palsu, penggunaan VPN, atau berpindah ke platform alternatif.
Pembatasan media sosial juga cenderung memosisikan platform sebagai penyebab tunggal gangguan kesehatan mental remaja. Padahal, ekosistem digital anak jauh lebih luas. Ketika akses media sosial dibatasi, anak dapat beralih ke gim daring yang justru memiliki potensi adiksi lebih kuat karena dirancang dengan sistem penghargaan, kompetisi, dan stimulasi berulang. Kecanduan gim bahkan telah diakui secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai gangguan kesehatan mental melalui klasifikasi Gaming Disorder dalam ICD-11.
Artinya, kebijakan yang hanya menyasar media sosial berisiko menciptakan ilusi perlindungan. Anak mungkin tidak lagi aktif di platform tertentu, tetapi tetap terpapar risiko adiksi, gangguan tidur, penurunan fungsi sosial, dan masalah emosional melalui kanal digital lain yang luput dari pengawasan.
Perbandingan dengan negara lain juga perlu dibaca secara kritis. Menyalin kebijakan tanpa menyalin konteks sosial dan budaya merupakan kekeliruan. China memiliki sistem kontrol digital terpusat dengan budaya kepatuhan tinggi, sementara Australia didukung sistem pendidikan dan pola pengasuhan yang relatif kuat. Indonesia, dengan kesenjangan literasi digital, ketimpangan akses pendidikan, dan lemahnya pendampingan keluarga, tidak dapat mengandalkan pendekatan larangan semata.
Narasi “detoks digital” memang terdengar menenangkan, tetapi menyimpan jebakan. Anak tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari dunia digital karena ruang tersebut telah menjadi bagian dari realitas sosial mereka. Ketika negara hanya fokus membatasi tanpa mendidik dan memberdayakan, yang muncul bukan pemulihan kesehatan mental, melainkan remaja yang gagap, tertekan, dan mencari pelarian tanpa bimbingan.
Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap generasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban moral dan spiritual. Islam menempatkan penjagaan akal dan jiwa sebagai prinsip mendasar. Segala hal yang merusak akal sehat, melemahkan kontrol diri, dan mengganggu ketenangan jiwa harus dicegah sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195.
Negara, keluarga, dan masyarakat memikul tanggung jawab bersama. Negara dituntut tidak hanya menjadi regulator, tetapi pelindung aktif. Orang tua memegang peran awal dan paling menentukan sebagai pendidik adab dan pengarah nilai hidup. Teknologi tanpa adab berpotensi melahirkan generasi yang canggih secara teknis, tetapi rapuh secara psikologis dan moral.
Pada akhirnya, pembatasan media sosial bukanlah solusi tuntas, melainkan langkah awal yang berisiko mandek jika tidak disertai strategi jangka panjang. Anak tidak hanya perlu dilindungi dari dunia digital, tetapi dipersiapkan untuk hidup di dalamnya secara sehat, sadar, dan berdaya. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, tahun 2026 hanya akan menjadi penanda baru bagi masalah lama yang terus berulang dengan wajah kebijakan yang berbeda.**
