Jakarta, Jurnalkota.co.id
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Barat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pelatihan kerja dan kewirausahaan. Program ini dirancang tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga mendorong mereka agar mampu langsung membuka usaha secara mandiri.
Kepala Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Barat Jackson Dianrus Sitorus melalui Kepala Tata Usaha Nurkholis mengatakan, pelatihan difokuskan pada penguatan hard skill yang bersifat aplikatif dan sesuai kebutuhan pasar.
“Peserta langsung kami dorong untuk berusaha. Setelah mendapatkan pelatihan dan keterampilan, mereka diharapkan bisa segera membuka usaha, baik skala kecil maupun mikro,” ujar Nurkholis, Senin (22/12/2025).
Beragam jenis pelatihan telah diberikan, mulai dari usaha kuliner seperti donat dan aneka kue, hingga keterampilan jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat. Usaha yang dikembangkan peserta mayoritas masih berskala mikro dan kecil, namun dinilai memiliki potensi untuk terus berkembang.
Terkait pengembangan program ke depan, Sudin Nakertransgi Jakarta Barat memastikan pelatihan kewirausahaan tetap berjalan pada 2026, meskipun jumlah peserta mengalami penyesuaian seiring kebijakan efisiensi anggaran.
“Target peserta yang sebelumnya sekitar 800 orang disesuaikan menjadi sekitar 500 peserta,” kata Nurkholis.
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemotongan anggaran, khususnya pada Dana Bagi Hasil (DBH). Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup bergantung pada DBH dari pemerintah pusat.
“Tahun ini DBH masih cukup tinggi, sekitar Rp15 hingga Rp18 triliun. Namun tahun depan DBH justru menurun, meskipun pendapatan daerah meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menerima kebijakan tersebut dan berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, dengan tetap menjaga efektivitas serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Nurkholis menambahkan, program pelatihan kewirausahaan terpadu melibatkan enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Dinas UMKM sebagai leading sector. Selain Sudin Nakertransgi, pelatihan juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PPAPP, serta KPKP. Masing-masing SKPD menyelenggarakan pelatihan sesuai kewenangannya.
“Setiap UKPD memiliki pelatihan masing-masing. Di Nakertransgi, kami fokus pada pelatihan tata rias, pembuatan kue, hingga teknisi pendingin udara atau AC,” ujarnya.
Untuk menghindari tumpang tindih peserta, seluruh pendaftar diwajibkan terdata dalam sistem Jakpreneur melalui laman jakpreneur.jakarta.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Satu NIK hanya bisa terdaftar di satu UKPD, sehingga peserta tidak dapat mengikuti pelatihan di beberapa dinas sekaligus,” katanya.
Ia juga mengakui, kendala yang masih dihadapi sebagian peserta, khususnya dari pelatihan teknisi AC, adalah aspek pemasaran. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar lulusan pelatihan dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah, seperti pemeliharaan AC di gedung-gedung milik Pemda.
“Ke depan, kami berharap pelatihan ini tidak hanya menciptakan tenaga terampil, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas agar peserta benar-benar mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
