Jakarta, Jurnalkota.co.id
Proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Joglo Raya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian pada pemasangan box culvert di sejumlah titik pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas konstruksi serta fungsi saluran drainase yang tengah dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Proyek yang dikerjakan PT Sinergi Cipta Presisi itu merupakan pekerjaan milik Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan dimulai pada 5 Juni 2026 dan dijadwalkan selesai pada 3 Oktober 2026.
Namun, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pemasangan box culvert pada beberapa titik diduga belum memenuhi hasil yang optimal. Terlihat adanya perbedaan elevasi antara sisi kiri dan kanan saluran sehingga posisi box culvert tampak tidak rata.
Selain itu, ditemukan pula adanya celah atau rongga di antara sambungan box culvert yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi apabila tidak segera diperbaiki.
Secara teknis, pemasangan box culvert yang tidak presisi dapat mengganggu kelancaran aliran air. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penumpukan sedimen, menimbulkan genangan pada titik tertentu, hingga mengurangi umur konstruksi saluran drainase.
Temuan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengendalian mutu (quality control) selama proses pembangunan. Dalam pekerjaan konstruksi beton pracetak, setiap pemasangan seharusnya dilakukan berdasarkan gambar kerja, pengukuran elevasi, serta pemeriksaan menggunakan alat ukur agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pelaksana proyek dari PT Sinergi Cipta Presisi, Manik, mengakui terdapat jarak atau celah pada sambungan box culvert. Menurut dia, kondisi tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin saat proses pemasangan.
“Pada saat pemasangan kita sudah usahakan biar ketemu ujung box culvert, jadi itu karena ketidaksesuaian barang dari pabrik,” ujar Manik saat ditemui di lokasi pekerjaan, Rabu (22/7/2026).
Saat ditanya mengenai penggunaan kulit kayu gelam untuk menutup celah pada sambungan box culvert, Manik mengaku belum mengetahui secara rinci.
“Saya baru di sini, saya tidak tahu itu di posisi mana,” katanya singkat.
Sementara itu, pengamat pembangunan perkotaan, Ahmad, menilai penggunaan beton pracetak (precast) sejatinya dipilih karena memiliki kualitas material yang lebih terjamin dan proses pemasangan yang lebih cepat dibanding metode konvensional.
Namun, menurut dia, apabila pemasangan masih ditemukan tidak rata serta menyisakan celah antarsambungan, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan selama pelaksanaan proyek.
“Dengan adanya rongga atau jarak antara sesama box culvert itu memengaruhi kualitas pekerjaan. Apabila tanah masuk melalui celah tersebut ke dalam box culvert, jelas akan terjadi penumpukan material di dalam saluran,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas drainase dalam mengalirkan air sehingga fungsi saluran sebagai pengendali genangan bisa terganggu apabila tidak segera diperbaiki.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat melalui Kepala Seksi Pelaksana Pembangunan, Imam, menegaskan bahwa setiap paket pekerjaan telah diawasi oleh tenaga pengawas yang bertugas memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
“Setiap pelaksana paket di lapangan ada pengawas dan itu dibayar. Kalau tidak sesuai, kita akan bongkar,” kata Imam.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah, pekerjaan wajib memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur bahwa penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Karena proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD, pelaksanaannya juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Oleh sebab itu, setiap dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan perlu segera dievaluasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
Warga sekitar berharap Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat tidak hanya mengejar penyelesaian proyek sesuai target waktu, tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka menilai kualitas konstruksi menjadi faktor penting agar saluran drainase mampu berfungsi optimal dalam mengurangi banjir dan genangan di kawasan tersebut.
Penulis: Haris
Editor: Antoni
