Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, membentuk Tim Koordinasi Percepatan Program Hilirisasi Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebak, Robertus Erwin, mengatakan pembentukan tim tersebut dipimpin Kepala Bagian Ekonomi Setda Lebak. Tujuannya, agar potensi bisnis di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mampu menarik investor.
“Program hilirisasi pertanian ini diharapkan dapat dilirik investor untuk menanamkan modal di Lebak,” kata Erwin di Lebak, Rabu (24/9/2025).
Menurut Erwin, Lebak memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual mentah ke luar daerah, melainkan dikelola dan diproduksi langsung di Lebak, sehingga memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Potensi Sumber Daya Alam
Lebak dikenal sebagai salah satu daerah produsen beras terbesar di Banten dengan lahan sawah 150 ribu hektare dan tiga kali musim tanam setiap tahun. Ke depan, produksi gabah petani akan dikelola investor maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar diolah menjadi beras di dalam daerah.
Di sektor perkebunan, Lebak merupakan sentra kelapa sawit, namun selama ini belum memiliki pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO). “Sudah saatnya CPO diproduksi di Lebak agar nilai tambahnya dirasakan langsung masyarakat,” ujar Erwin.
Sementara itu, sektor perikanan tangkap juga menyimpan potensi besar. Hasil tangkapan tuna, marlin, layur, cakalang, kembung, tongkol, lobster, hingga sidat dari Samudera Hindia sebagian telah diekspor. Nantinya, hasil laut ini bisa diolah lebih lanjut menjadi produk seperti sarden atau ikan kaleng.
Dukungan Bupati
Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki menegaskan pihaknya mendukung percepatan program hilirisasi. Menurutnya, program ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta pengentasan kemiskinan.
“Program hilirisasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengendalian kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami berharap investor mau menanamkan modalnya di Lebak untuk mengelola potensi alam demi kemakmuran masyarakat,” kata Hasbi.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
