Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di sektor informal melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Sebanyak 3.450 pekerja rentan telah masuk dalam program kepesertaan tersebut.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Rully Charuliyanto mengatakan, perluasan perlindungan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjangkau pekerja informal yang turut menggerakkan perekonomian daerah.
Untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemkab Lebak berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Banten. Kelompok yang menjadi perhatian antara lain pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) rentan, pemulung, serta petani gula aren.
“Pekerja pemulung dan UMKM sebagai kelompok pekerja informal yang berisiko tinggi mengalami kecelakaan,” kata Rully di Lebak, Kamis (29/10/2026).
Menurut Rully, kolaborasi tersebut mencakup perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi pelaku UMKM rentan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Selain menjangkau pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong penerbitan Instruksi Bupati (Inbup) yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pekerja pada kegiatan jasa konstruksi.
Instruksi tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Lebak disertai pemenuhan hak-hak normatif pekerja, termasuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Rully menjelaskan, perluasan kepesertaan juga dilakukan melalui optimalisasi keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
Agen Perisai akan menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa dan komunitas. Melalui jaringan tersebut, upaya menjangkau pekerja rentan diharapkan dapat dilakukan lebih luas.
“Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lebak dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan pekerja yang merata dan berkelanjutan,” ujar Rully.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
