Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) guna mengoptimalkan pengelolaan sampah terpadu di daerah tersebut.
Program LSDP merupakan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Dunia yang bertujuan meningkatkan layanan publik, termasuk sektor pengelolaan sampah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk program tersebut telah rampung.
“Kami sudah 100 persen merampungkan seluruh persiapan teknis untuk program LSDP,” kata Nana di Lebak, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah, karena pembiayaannya berasal dari Kemendagri dan Bank Dunia.
Adapun pembangunan fisik program LSDP di Kabupaten Lebak direncanakan mulai pada 2028 dengan nilai investasi sekitar Rp141 miliar.
Menurut Nana, berbagai persyaratan teknis juga telah dipenuhi, termasuk penyusunan dokumen Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED). Dokumen tersebut menjadi dasar dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan secara terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, program ini akan memanfaatkan dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, yakni TPA Dengung dengan luas sekitar 2 hektare berkapasitas 150 ton per hari, serta TPA Cihara dengan kapasitas 50 ton per hari.
Dengan pengembangan tersebut, total kapasitas pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Lebak diproyeksikan mencapai 200 ton per hari dari total timbulan sampah sekitar 600 ton per hari.
Nana menuturkan, pengelolaan sampah melalui LSDP tidak hanya berfokus pada pengurangan volume limbah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di antaranya Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara, pupuk kompos, hingga pakan ternak.
“Kami memperkirakan produksi RDF bisa mencapai 50 ton per hari. Jika dijual sekitar Rp300.000 per ton dan diserap industri selama 300 hari dalam setahun, potensi pendapatan bisa mencapai sekitar Rp3 miliar,” ujarnya.
Pendapatan tersebut, lanjut Nana, berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ke depan, pengelolaan proyek LSDP direncanakan akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Niaga Lebak. Skema ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, program ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat.
“Kami berharap pengelolaan sampah terpadu melalui LSDP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap PAD,” kata Nana.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
