Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, terus memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 dengan metode blended learning atau pembelajaran campuran yang diikuti 80 ASN dalam dua gelombang sepanjang 2026.
Kegiatan pelatihan tatap muka gelombang kedua yang berlangsung pada 10–11 November 2026 di Plaza Hotel Tanjungpinang tersebut ditutup oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Augus Raja Unggul, mewakili Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Rabu (11/11/2026).
Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama Pemko Tanjungpinang dengan LPP Gurindam serta menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Dalam sambutan Wali Kota Tanjungpinang yang dibacakannya, Augus menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian strategis dalam pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu, setiap ASN yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki pemahaman terhadap regulasi, kemampuan teknis, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelatihan ini memiliki arti strategis. Selain meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur, kegiatan ini juga menjadi syarat penting bagi ASN yang ingin memenuhi jenjang kompetensi berikutnya, termasuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai aturan yang berlaku,” demikian disampaikan dalam sambutan Wali Kota.
Melalui pelatihan tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap aparatur tidak hanya memahami prosedur administrasi pengadaan, tetapi juga mampu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan.
Augus juga menyampaikan harapan Wali Kota agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas pada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Selain itu, peserta diharapkan mampu mengikuti ujian kompetensi dengan baik sehingga memperoleh sertifikasi yang dapat mendukung pengembangan karier sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi.
Sebanyak 80 ASN Ikuti Pelatihan dalam Dua Gelombang
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Fitri Setiadi, menjelaskan bahwa pelatihan PBJP Level 1 Tahun 2026 diikuti sebanyak 80 ASN yang dibagi menjadi dua gelombang.
Masing-masing gelombang terdiri dari 40 peserta yang mengikuti rangkaian pembelajaran dan tahapan peningkatan kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Gelombang pertama dilaksanakan pada 1–18 Juli 2026, sedangkan gelombang kedua berlangsung mulai 27 Oktober hingga 12 November 2026.
Fitri mengatakan, peserta gelombang kedua yang telah menyelesaikan pembelajaran tatap muka dijadwalkan mengikuti ujian kompetensi pada Kamis (12/11/2026).
Ujian tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur pemahaman dan kemampuan peserta terhadap materi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dipelajari.
Menurut Fitri, pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur, tetapi juga mempersiapkan ASN agar memiliki kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kompetensi Level 1 menjadi salah satu dasar untuk pengembangan kompetensi ke jenjang berikutnya, termasuk Level 2, serta mendukung pemenuhan persyaratan kompetensi bagi aparatur yang akan menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa.
Kebutuhan tersebut mencakup penyiapan aparatur untuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, maupun mendukung pengembangan karier pada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Dorong Pengadaan Pemerintah Lebih Transparan dan Akuntabel
Fitri mengungkapkan, Pemko Tanjungpinang masih membutuhkan tambahan ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang memerlukan aparatur dengan kemampuan teknis dan pemahaman regulasi pengadaan.
Karena itu, peningkatan jumlah ASN bersertifikat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memastikan proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan proses pengadaan secara profesional, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan sesuai kewenangan masing-masing.
Peningkatan kompetensi juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.
Dengan tersedianya aparatur yang kompeten, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Tanjungpinang diharapkan semakin efektif, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan penutupan pelatihan turut dihadiri sejumlah kepala OPD, kepala bagian, camat, lurah, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemko Tanjungpinang, serta perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
