Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mendukung percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah melalui Program PERINTIS 10 Hari (Peralihan Hak Terintegrasi) yang ditargetkan dapat menyelesaikan proses administrasi dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah persyaratan pada setiap tahapan terpenuhi.
Program yang diinisiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut melibatkan tiga pihak utama, yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
Melalui kerja sama lintas instansi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan koordinasi implementasi Program PERINTIS 10 Hari yang berlangsung di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Center, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Sri Dewi Marlina Putri, serta Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti.
Turut hadir Kepala Bidang Penetapan BPPRD Tanjungpinang Balqis Rizky Ananda, Kepala Bidang Penagihan Mulyadi, jajaran teknis, serta sejumlah peserta dari instansi terkait.
BPPRD Targetkan Verifikasi BPHTB Maksimal Tiga Hari
Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang, Said Alvie, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan Program PERINTIS sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan administrasi pertanahan.
Menurut Said, percepatan proses peralihan hak atas tanah membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, PPAT, dan Kantor Pertanahan agar setiap tahapan pelayanan dapat berjalan sesuai target.
Salah satu peran BPPRD dalam program tersebut adalah melakukan penelitian dan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menjadi bagian penting dalam proses administrasi peralihan hak.
“Program PERINTIS 10 Hari ini merupakan langkah strategis untuk membangun pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan terintegrasi. Dari sisi BPPRD, kami siap mendukung melalui percepatan proses penelitian dan verifikasi BPHTB dengan target maksimal tiga hari kerja, sepanjang dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap,” ujar Said.
Ia menjelaskan, pelayanan BPHTB mencakup sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum proses peralihan hak atas tanah dapat dilanjutkan.
Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencocokan data subjek dan objek pajak, hingga penelitian Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Selanjutnya, dilakukan penghitungan kewajiban BPHTB, pembayaran oleh wajib pajak, serta validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Said menegaskan, upaya mempercepat pelayanan tidak boleh mengabaikan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen maupun kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan daerah.
Karena itu, seluruh tahapan tetap harus dilaksanakan secara cermat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Peralihan Hak Tanah Dibagi dalam Tiga Tahapan
Dalam skema Program PERINTIS 10 Hari, proses pelayanan peralihan hak atas tanah dibagi menjadi tiga tahapan utama dengan pembagian waktu yang telah ditentukan.
Tahap pertama adalah penelitian dan pelayanan BPHTB oleh BPPRD Kota Tanjungpinang dengan target penyelesaian maksimal tiga hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Tahap kedua merupakan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT dengan target maksimal dua hari kerja setelah pembayaran dan kesiapan transaksi terpenuhi.
Sementara itu, tahap ketiga adalah proses pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang ditargetkan selesai maksimal lima hari kerja setelah seluruh berkas pendaftaran dinyatakan lengkap.
Dengan pembagian tersebut, keseluruhan proses pelayanan yang menjadi kewenangan ketiga pihak ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja.
Namun, Said mengingatkan bahwa penghitungan waktu pelayanan harus memperhatikan kesiapan dokumen dan kondisi transaksi, termasuk apabila proses jual beli tanah melibatkan fasilitas pembiayaan perbankan.
Menurutnya, sejumlah transaksi masih membutuhkan waktu tambahan karena berkaitan dengan proses akad kredit maupun penyelesaian persyaratan di luar kewenangan instansi pelaksana.
“Kami memahami bahwa dalam praktiknya terdapat transaksi yang melibatkan fasilitas perbankan, khususnya yang masih menunggu proses akad kredit. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai penghitungan waktu pelayanan pada setiap tahapan. Jangan sampai waktu tunggu yang berada di luar kendali instansi pelaksana justru menjadi hambatan dalam mengukur kinerja pelayanan,” jelasnya.
Ia menilai kesamaan pemahaman mengenai mekanisme dan penghitungan waktu pelayanan menjadi hal penting agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.
Koordinasi antarinstansi juga diperlukan untuk mengantisipasi kendala administrasi yang berpotensi memperlambat proses pengurusan peralihan hak atas tanah.
Perkuat Transparansi dan Kepastian Pelayanan
Said menambahkan, BPPRD Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan IPPAT, terutama dalam memastikan kesesuaian data perpajakan serta kelengkapan dokumen administrasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan hambatan pelayanan sekaligus meningkatkan kepastian bagi masyarakat yang melakukan transaksi peralihan hak atas tanah.
Selain mempercepat proses pengurusan dokumen, penerapan Program PERINTIS juga diharapkan dapat mendorong tertib administrasi pertanahan dan perpajakan daerah.
Menurut Said, sistem pelayanan yang lebih terintegrasi akan membantu setiap instansi menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Dari sisi pemerintah daerah, optimalisasi pelayanan BPHTB juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Said menekankan bahwa peningkatan penerimaan daerah harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap Program PERINTIS 10 Hari dapat menjadi langkah konkret dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih sederhana, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsip kami, percepatan pelayanan bukan berarti mengurangi ketelitian. Kita ingin proses yang lebih cepat, tetapi tetap tertib administrasi, taat pajak, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. BPPRD siap bersinergi bersama BPN dan IPPAT untuk mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang,” tutup Said.
Melalui sinergi tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari percepatan pelayanan pertanahan, terutama dalam memperoleh kepastian proses administrasi dan waktu penyelesaian peralihan hak atas tanah.
