Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi Minyakita, tetap aman dan distribusinya berjalan lancar.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Pemko Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (27/7/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dari Kota Tanjungpinang, rapat dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, bersama jajaran serta instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga terkait perkembangan harga pangan. Menurut dia, perbedaan data antara BPS, Bapanas, maupun Kementerian Perdagangan berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
“Kita ingin seluruh kementerian dan lembaga memiliki kesamaan data dan narasi terkait perkembangan harga pangan. Jangan sampai pemerintah daerah menerima informasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kerancuan dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Data harus menjadi satu rujukan yang kuat untuk mendukung pengambilan kebijakan,” ujar Tomsi.
Selain sinkronisasi data, Tomsi juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi logistik, terutama yang didukung oleh ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, distribusi yang lancar menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Ia menjelaskan, gangguan distribusi BBM dapat berdampak pada keterlambatan pasokan bahan pokok, meningkatnya biaya angkut, hingga memicu kenaikan harga komoditas.
“Ketersediaan BBM untuk sektor distribusi harus benar-benar dijaga. Jangan sampai terjadi keterlambatan pasokan hanya karena persoalan distribusi energi. Kelancaran logistik menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengatakan Pemko Tanjungpinang terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis yang berkontribusi terhadap inflasi daerah.
Ia menyebutkan, berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik, rata-rata harga Minyakita secara nasional pada pekan keempat Juli 2026 masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Dibandingkan Juni 2026, harga Minyakita secara nasional mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08 persen.
Meski demikian, Elfiani memastikan kondisi di Kota Tanjungpinang masih terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan bersama instansi terkait, stok Minyakita tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga jual di pasaran masih sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
“Dari hasil pemantauan dan koordinasi bersama instansi terkait di Kota Tanjungpinang, ketersediaan Minyakita masih dalam kondisi aman. Distribusinya berjalan lancar dan harga jual di tingkat pasar juga masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini akan terus kami awasi agar tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Elfiani.
Menurutnya, TPID Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan distributor, Perum Bulog, pelaku usaha, serta instansi vertikal guna menjaga kelancaran pasokan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional maupun pasar modern, memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar maupun Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan.
Pengawasan terhadap praktik penimbunan maupun distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga juga akan terus ditingkatkan.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, pengawasan yang berkelanjutan, serta respons cepat terhadap setiap potensi gangguan pasokan, kami optimistis inflasi di Kota Tanjungpinang dapat tetap terkendali dan daya beli masyarakat terus terjaga,” kata Elfiani.
Rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin pemerintah pusat untuk mengevaluasi perkembangan inflasi nasional dan daerah sekaligus menyusun langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
