Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus berupaya menekan angka pengangguran melalui perluasan akses kerja bagi masyarakat. Selain mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru di dalam kota, pemerintah juga membuka peluang bagi warga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar, seperti Kabupaten Bintan dan Kota Batam.
Upaya tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai perusahaan agar masyarakat Tanjungpinang memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja. Pemerintah juga berperan sebagai penghubung antara pencari kerja dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan perkembangan yang dipantau pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungpinang diperkirakan mengalami penurunan hampir satu persen seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
Menurut Lis Darmansyah, penurunan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh bertambahnya investasi dan pembukaan usaha baru di Tanjungpinang, tetapi juga karena semakin banyak warga yang memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi pemerintah daerah.
“Sudah turun, lebih kurang hampir satu persen. Seperti contoh dengan dibukanya Indomaret, paling tidak punya pengaruh meskipun kecil,” kata Lis Darmansyah, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah Kota Tanjungpinang. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang berada di kawasan strategis, Tanjungpinang memiliki keuntungan karena berdekatan dengan pusat-pusat industri di Kabupaten Bintan dan Kota Batam.
Karena itu, Pemko Tanjungpinang berupaya memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kedua daerah tersebut agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan.
Lis Darmansyah mengatakan, selama ini pemerintah telah memfasilitasi masyarakat Tanjungpinang untuk bekerja di sejumlah perusahaan besar, di antaranya PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) dan Bintan Power.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Alhamdulillah sudah banyak masyarakat Tanjungpinang yang dibantu bekerja di PT BAI maupun di Bintan Power,” ujarnya.
Lis Darmansyah menegaskan, peran pemerintah daerah tidak berhenti pada penyediaan informasi lowongan pekerjaan. Pemerintah juga aktif membangun komunikasi dengan dunia usaha agar proses rekrutmen tenaga kerja dapat melibatkan masyarakat Tanjungpinang.
Ia berharap semakin banyak perusahaan yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Riau dapat dirasakan secara lebih merata.
Untuk mendukung upaya tersebut, Lis meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang memperluas jaringan kemitraan dengan perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan maupun Kota Batam.
Menurut dia, Disnaker harus lebih proaktif menjalin komunikasi dan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja agar peluang kerja bagi warga Tanjungpinang semakin terbuka.
“Saya minta Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi dan menyurati perusahaan di Bintan dan Batam agar bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk bekerja,” katanya.
Selain membangun kerja sama dengan perusahaan, Pemkot Tanjungpinang juga memanfaatkan data pencari kerja yang telah terdaftar melalui penerbitan kartu pencari kerja atau AK-1 (kartu kuning).
Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencocokkan kompetensi, pendidikan, dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang disampaikan perusahaan.
Melalui sistem tersebut, proses penyaluran tenaga kerja diharapkan menjadi lebih efektif karena perusahaan memperoleh calon pekerja yang sesuai dengan kualifikasi, sementara masyarakat mendapatkan akses informasi lowongan kerja yang lebih cepat.
Lis Darmansyah menilai pendekatan tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia di daerah.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program ketenagakerjaan agar mampu menjawab tantangan pasar kerja yang terus berkembang.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka pengangguran membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah berperan membuka akses dan memfasilitasi, sedangkan perusahaan menyediakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
“Artinya, pemerintah terus melakukan usaha dan upaya untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan,” tutur Lis Darmansyah.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap semakin banyak perusahaan yang menjalin kemitraan dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan semakin luasnya akses kerja, angka pengangguran terbuka di Tanjungpinang diharapkan terus menurun, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
