Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi daerah di tengah dinamika kenaikan harga kebutuhan pokok dan sektor jasa yang masih memengaruhi kondisi inflasi nasional.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah yang masih dihadapi Kota Tanjungpinang sebagai wilayah kepulauan.
Sebagai bagian dari langkah pengendalian inflasi, Pemko Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (5/5/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang Elfiani Sandri bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap inflasi nasional yang masih dipengaruhi kelompok makanan, minuman, serta sektor jasa.
Menurut dia, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui langkah administratif, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan konkret, mulai dari operasi pasar, pasar murah, penguatan distribusi, hingga pengawasan harga secara rutin,” ujarnya.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan bazar murah agar tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan, serta melakukan pemantauan harga harian secara konsisten sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia menilai setiap daerah memiliki tantangan berbeda, sehingga solusi pengendalian inflasi juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menanggapi arahan tersebut, Elfiani Sandri mengatakan kondisi inflasi nasional menjadi referensi penting bagi daerah, termasuk Kota Tanjungpinang yang memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah kepulauan.
Menurut dia, tekanan inflasi di Tanjungpinang umumnya dipengaruhi harga bahan pokok, biaya distribusi logistik, serta kenaikan sektor jasa yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tekanan inflasi di Kota Tanjungpinang umumnya dipengaruhi oleh harga bahan pokok, biaya distribusi, serta sektor jasa. Karena itu, solusi pengendalian inflasi harus diarahkan pada penguatan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga,” kata Elfiani.
Ia menjelaskan, Pemko Tanjungpinang akan terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi, di antaranya melalui pelaksanaan operasi pasar dan bazar murah secara berkelanjutan, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi vertikal, distributor, serta pelaku usaha.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang secara rutin di sejumlah pasar tradisional dan pusat distribusi untuk memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap aman.
Elfiani menambahkan, Pemko Tanjungpinang juga mulai mendorong pemanfaatan potensi lokal dan efisiensi distribusi sebagai solusi jangka menengah dalam mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga, terutama saat terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga komoditas tertentu di tingkat nasional.
“Kami memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga antisipatif, agar stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Pemko Tanjungpinang berharap berbagai langkah pengendalian yang dilakukan dapat menjaga kondisi ekonomi daerah tetap stabil sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran.
