Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hybrid, Senin (11/8/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Hamerudin, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung rapat tersebut, menekankan pentingnya keamanan data dalam pengendalian inflasi. Menurut dia, kebocoran data dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas kebijakan pemerintah.
“Keamanan data menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Kebocoran data bukan hanya berdampak pada privasi, tetapi juga bisa mengganggu sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan produk halal sebagai sektor unggulan yang mampu menopang ketahanan ekonomi dan menstabilkan harga. Ia menilai, industri halal memiliki potensi besar dalam menghadapi persaingan global.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi peluang ekonomi besar. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi penopang inflasi,” kata Tito Karnavian.
Menanggapi arahan tersebut, Elfiani Sandri menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang akan segera merumuskan sejumlah langkah strategis yang mencakup penguatan sistem data dan pengembangan industri halal daerah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari faktor keamanan data serta penguatan sektor unggulan seperti produk halal. Kami akan memastikan sistem data perekonomian daerah memiliki perlindungan memadai, serta mendorong pelaku usaha memperkuat sertifikasi dan branding produk halal,” kata Elfiani Sandri.
Beberapa langkah konkret yang direncanakan Pemko Tanjungpinang di antaranya:
• Audit dan penguatan sistem keamanan data terkait harga dan distribusi komoditas pangan strategis;
• Pembentukan tim percepatan produk halal daerah, bekerja sama dengan UMKM, dinas terkait, dan lembaga sertifikasi;
• Penguatan operasi pasar dan pemantauan harga dengan dukungan sistem informasi terintegrasi dan aman;
• Kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan produk halal lokal sebagai penopang daya saing ekonomi daerah.
“Dengan langkah ini, kami berharap inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan Tanjungpinang mampu memanfaatkan peluang pasar halal baik di tingkat nasional maupun global,” tutup Elfiani Sandri.
